BOJONEGORO –Rilis publik | Komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat kembali ditegaskan melalui kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Masa Sidang III Tahun 2026 dari Fraksi Partai Golkar. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sekaligus menyelaraskan aspirasi dengan kemampuan keuangan daerah.
Reses yang dipimpin anggota DPRD Bojonegoro, Drs. Ec. M. Anis Musthafa, dihadiri Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Jawa Timur, Aan Ainur Rofiq, Kapolsek Kasiman, para kepala desa se-Kecamatan Kasiman dan Padangan, Pengurus Kecamatan (PK) beserta KSB se-Dapil VI, pimpinan desa (Pimdes) se-Kecamatan Kasiman dan Kedewan, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru PAUD, serta kelompok petani.
Berbagai persoalan masyarakat mengemuka dalam forum tersebut. Sejumlah usulan yang disampaikan meliputi pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, pengadaan serta peningkatan penerangan jalan umum (PJU), bantuan alat pertanian, hingga perbaikan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD).
Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan riil masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dasar, tetapi juga menyentuh sektor pelayanan publik, pendidikan, dan penguatan produktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
Anis Musthafa Jelaskan Realitas Fiskal Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Anis Musthafa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.
Ia memaparkan bahwa APBD Bojonegoro pada 2024 berada di angka sekitar Rp8,2 triliun. Kemudian pada 2025 turun menjadi Rp7,8 triliun, kembali menurun pada 2026 menjadi Rp6,4 triliun, dan berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam forum tersebut, pada 2027 diperkirakan tinggal sekitar Rp5,2 triliun.
Menurut Anis, perubahan kapasitas fiskal tersebut perlu dipahami masyarakat secara proporsional. Sebab, berkurangnya ruang anggaran berimplikasi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengakomodasi seluruh usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa banyaknya aspirasi yang masuk tidak serta-merta dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Setiap usulan harus melalui proses perencanaan, penentuan skala prioritas, penyesuaian kemampuan keuangan daerah, serta mekanisme penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Reses bukan sekadar agenda untuk menampung daftar keinginan masyarakat, melainkan ruang untuk memahami persoalan riil di lapangan dan memperjuangkannya melalui mekanisme kelembagaan. Namun, kita juga harus jujur menyampaikan kondisi fiskal daerah. Ketika kemampuan APBD mengalami penurunan, tentu ruang untuk mengakomodasi seluruh usulan menjadi semakin terbatas,” demikian rumusan pernyataan Anis dalam menjelaskan kondisi anggaran kepada masyarakat.
Aspirasi Tetap Diperjuangkan, Prioritas Harus Diperhitungkan
Anis juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi dasar untuk memperkuat ketepatan perencanaan dan menentukan prioritas pembangunan yang memiliki manfaat langsung bagi warga.
Usulan mengenai jalan lingkungan, PJU, alat pertanian, dan perbaikan gedung PAUD, menurutnya, merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat yang patut diperjuangkan melalui saluran aspirasi dan proses perencanaan pembangunan daerah.
Dalam konteks tersebut, komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan wakil rakyat menjadi penting agar setiap persoalan dapat disampaikan secara terukur, dilengkapi kebutuhan yang jelas, serta memiliki dasar prioritas yang kuat.
Kegiatan reses ini sekaligus menegaskan bahwa fungsi representasi anggota legislatif tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses kebijakan dan keterbatasan sumber daya publik.
Bagi Partai Golkar, keberpihakan kepada rakyat harus diwujudkan melalui kerja nyata, komunikasi yang terbuka, dan perjuangan aspirasi yang bertanggung jawab.
Di tengah menyusutnya kapasitas fiskal daerah, tantangan pembangunan bukan semata-mata tentang seberapa banyak usulan yang dapat dicatat, melainkan bagaimana kebutuhan paling mendesak masyarakat dapat diperjuangkan secara tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
Reses pun menjadi pengingat bahwa politik sejatinya bukan hanya tentang mendengar suara rakyat, tetapi juga memastikan suara tersebut tetap memiliki tempat dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan.
(Red)











