BPJS Kesehatan Harus Klarifikasi Data Kepesertaan JKN, RSUDAM Tegaskan Pelayanan Tetap Berjalan

Jumat, 21 Agustus 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG, Rilis Publik — Polemik terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menyeret nama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung mendapat penjelasan.

RSUDAM menegaskan bahwa pelayanan kesehatan kepada pasien tetap diberikan sesuai prosedur yang berlaku.
Sementara itu, persoalan mengenai status kepesertaan JKN dan data peserta yang tercatat dalam sistem merupakan aspek administratif yang perlu diklarifikasi berdasarkan data antara RSUDAM dan BPJS Kesehatan.

Klarifikasi tersebut dinilai penting agar persoalan administrasi kepesertaan tidak serta-merta dipersepsikan sebagai dugaan penyalahgunaan pelayanan.

RSUDAM memastikan pasien yang bersangkutan telah memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai prosedur pelayanan yang berlaku.

Dengan demikian, substansi persoalan bukan mengenai apakah pasien mendapatkan pelayanan atau tidak, melainkan bagaimana status kepesertaan JKN tersebut tercatat dan diverifikasi dalam sistem administrasi BPJS Kesehatan.

Apabila terdapat ketidaksesuaian data, diperlukan pencocokan antara dokumen pelayanan rumah sakit dengan data kepesertaan yang tercatat pada BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan Perlu Klarifikasi Data Kepesertaan
Persoalan data kepesertaan JKN menjadi bagian yang perlu mendapatkan klarifikasi secara bersama. Terlebih apabila informasi yang beredar menyebut peserta yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Sebelum menyimpulkan adanya penyalahgunaan, perlu dipastikan terlebih dahulu kapan data tersebut diperbarui, bagaimana status kepesertaan tercatat dalam sistem, serta bagaimana proses verifikasi dilakukan pada saat pelayanan diberikan.

Karena itu, klarifikasi bersama antara RSUDAM dan BPJS Kesehatan menjadi langkah yang dinilai paling tepat untuk memastikan duduk persoalan sebenarnya.

RSUDAM juga menyatakan terbuka untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi bersama pihak terkait guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut.
Langkah ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang objektif dan tidak terjadi kesimpulan sepihak terhadap pihak rumah sakit.

Apabila dari hasil verifikasi nantinya ditemukan ketidaksesuaian administrasi, persoalan tersebut tentu dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

IMF: Jangan Sampai Persoalan Data Berujung Tuduhan

Ketua Integrity Media Forum (IMF), Indra Segalo Galo, memandang persoalan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional.

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan satu hal, sedangkan validitas data kepesertaan JKN merupakan hal lain yang harus diverifikasi berdasarkan data.
“Pelayanan kesehatan adalah satu hal, sedangkan validitas data kepesertaan JKN adalah hal lain. Keduanya tidak semestinya dicampuradukkan sebelum ada hasil verifikasi yang jelas,” ujar Indra.

Indra mendorong RSUDAM dan BPJS Kesehatan duduk bersama untuk membuka data serta kronologi secara transparan sehingga publik dapat mengetahui persoalan yang sebenarnya.
“Kalau memang terdapat kesalahan administrasi, tentu harus diperbaiki sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.

Namun, apabila pelayanan yang diberikan RSUDAM telah sesuai prosedur dan persoalannya berada pada aspek validasi data kepesertaan, menurut Indra, hal tersebut juga harus dijelaskan secara terang kepada masyarakat.
“Jangan sampai persoalan data berujung pada tuduhan. Sebaliknya, jangan pula persoalan administrasi dibiarkan tanpa klarifikasi. Publik berhak mendapatkan informasi berdasarkan fakta, bukan asumsi,” pungkas Indra.

Berita Terkait

Ketua IMF Sentil Bupati Lampung Selatan: Harusnya Ikut Malu! Dugaan Aksi Staf Ahli Tampol Kepala Dinas Nr Dinilai Cederai Etika Pejabat
Pemkot Bandarlampung Sambut Kedatangan Kontingen Porprov X Lampung 2026
Plafon Masjid Al-Wasi’i Unila Ambruk, IMF Desak APH Turun Tangan! Mutu Proyek Dan Realisasi Anggaran Harus Diaudit
RSUDAM Siap Kembangkan Layanan Kedokteran Nuklir dan Radioterapi, BAPETEN Turun Evaluasi Standar Keselamatan
Gunung Kucing Akhirnya Disegel! Dlh Hentikan Proyek Angkasa Land, IMF: Keselamatan Warga Jangan Dikorbankan
Material Galian Gunung Kucing Terbukti Diangkut Keluar! IMF Desak DLH Bertindak, Nyali Pemerintah Dipertaruhkan
Pemprov Lampung Matangkan Persiapan Jadi Tuan Rumah Pornas Korpri 2027
Material Kerukan Gunung Kucing Diangkut Keluar, IMF Desak Pemerintah Hentikan Aktivitas

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:40

Ketua IMF Sentil Bupati Lampung Selatan: Harusnya Ikut Malu! Dugaan Aksi Staf Ahli Tampol Kepala Dinas Nr Dinilai Cederai Etika Pejabat

Selasa, 17 November 2026 - 21:18

Pemkot Bandarlampung Sambut Kedatangan Kontingen Porprov X Lampung 2026

Minggu, 15 November 2026 - 17:37

Plafon Masjid Al-Wasi’i Unila Ambruk, IMF Desak APH Turun Tangan! Mutu Proyek Dan Realisasi Anggaran Harus Diaudit

Selasa, 3 November 2026 - 21:10

RSUDAM Siap Kembangkan Layanan Kedokteran Nuklir dan Radioterapi, BAPETEN Turun Evaluasi Standar Keselamatan

Selasa, 3 November 2026 - 00:57

Gunung Kucing Akhirnya Disegel! Dlh Hentikan Proyek Angkasa Land, IMF: Keselamatan Warga Jangan Dikorbankan

Berita Terbaru