MUSI BANYUASIN, Rilis Publik — Dugaan pencemaran Sungai Jirak di Dusun IV, Desa Jirak, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, kini memasuki tahap penentuan. Setelah sampel air sungai diambil untuk pemeriksaan laboratorium, masyarakat diminta menunggu hasil ilmiah yang akan menjadi dasar untuk memastikan apakah kualitas air sungai telah mengalami pencemaran atau tidak.
Dugaan pencemaran tersebut sebelumnya dikaitkan masyarakat dengan aktivitas operasional PT Pertamina EP Pendopo Field yang berada di wilayah sekitar. Namun, dugaan keterkaitan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum adanya hasil pemeriksaan kualitas air, data laboratorium, serta verifikasi teknis dari instansi berwenang.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Banyuasin memastikan hasil pemeriksaan laboratorium tidak dapat keluar secara instan.
“Hasil labnya baru keluar 14 hari kerja,” ungkap Muslimin, A.Md., S.E., dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
Pernyataan tersebut menandakan bahwa proses penanganan dugaan pencemaran saat ini masih berada pada tahap pembuktian ilmiah. Parameter kualitas air nantinya menjadi salah satu dasar penting untuk menentukan apakah terdapat pelampauan baku mutu lingkungan.
WARGA: JIKA TERBUKTI, JANGAN BERHENTI PADA HASIL LAB
Di tengah proses menunggu hasil laboratorium, warga berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebatas pengambilan sampel dan pengumuman hasil uji.
Masyarakat meminta apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pencemaran dan ditemukan pihak yang bertanggung jawab, pemerintah bersama aparat penegak hukum melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Harapan tersebut dinilai wajar mengingat sungai merupakan bagian dari sumber daya lingkungan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Jika hasil laboratorium membuktikan adanya pencemaran, maka langkah berikutnya bukan hanya persoalan administratif, tetapi perlu dilihat pula apakah terdapat unsur pelanggaran hukum, termasuk mengenai sumber pencemar, tingkat pencemaran, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, serta pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.
PAYUNG HUKUM SUDAH JELAS
Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Sementara itu, ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang tersebut mengatur pengendalian pencemaran serta menyediakan mekanisme administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup.
Dalam konteks pidana, Pasal 98 UU PPLH mengatur perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan, sedangkan Pasal 99 mengatur perbuatan yang dilakukan karena kelalaian dan mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan. Ketentuan tersebut dapat menjadi bagian dari pertimbangan hukum apabila unsur-unsurnya benar-benar terpenuhi berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian.
UU PPLH juga mengatur ketentuan mengenai pelanggaran baku mutu dan konsekuensi hukumnya, termasuk ketentuan Pasal 100 dalam kondisi tertentu.
Dengan demikian, masyarakat tidak meminta seseorang atau perusahaan langsung dinyatakan bersalah. Yang diminta warga adalah kepastian hukum apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan telah terjadi pelanggaran.
HASIL LAB AKAN MENJADI TITIK PENTING
Hasil uji laboratorium dalam kasus Sungai Jirak menjadi penting karena dapat menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: bagaimana kondisi kualitas air, apakah terdapat parameter yang melampaui baku mutu, dan apakah terdapat indikasi pencemaran yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi normal, maka hal tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Sebaliknya, apabila ditemukan parameter pencemar yang melampaui ketentuan dan kemudian hasil investigasi teknis menemukan sumber pencemarnya, masyarakat berharap pemerintah tidak berhenti pada laporan administratif.
Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan tekanan, bukan asumsi, dan bukan pula kepentingan pihak tertentu.
Bagi warga Desa Jirak, persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar tentang siapa yang dituding. Persoalannya adalah apakah sungai mereka masih aman, siapa yang harus bertanggung jawab jika pencemaran terbukti, dan apakah hukum benar-benar hadir ketika hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat terganggu.
Kini perhatian publik tertuju pada satu hal: hasil uji laboratorium DLH Kabupaten Musi Banyuasin.
Empat belas hari kerja menjadi waktu yang ditunggu warga untuk memperoleh jawaban ilmiah—dan jika ditemukan pelanggaran, masyarakat berharap jawaban tersebut diikuti dengan tindakan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
