Bandarlampung, Rilis Publik : Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif untuk mendorong investasi dan mempercepat hilirisasi komoditas pertanian.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia M. Fanshurullah Asa di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat 18 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Fanshurullah menyampaikan sejumlah agenda strategis yang dapat diperkuat melalui kolaborasi antara KPPU dan pemerintah daerah. Salah satunya rencana sosialisasi sistem analisis daftar periksa kebijakan persaingan usaha kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Fanshurullah, daftar periksa tersebut dapat digunakan pemerintah daerah sebagai instrumen untuk memastikan setiap kebijakan atau regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
“Jadi sebenarnya kita mau memberikan masukan ketika Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota membuat peraturan, supaya dari awal tidak menyalahi prinsip persaingan usaha. KPPU sudah menyiapkan daftar periksa dengan 13 poin,” ujar Fanshurullah.
Dalam audiensi itu, Fanshurullah juga menyampaikan perkembangan Indeks Persaingan Usaha (IPU) Provinsi Lampung. Berdasarkan data KPPU, IPU Lampung pada 2025 mencapai 5,04, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 4,98. Capaian tersebut juga berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,01.
Ia berharap peningkatan indeks tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan dukungan pemerintah daerah, termasuk melalui pelaksanaan survei IPU yang melibatkan pemerintah dan pelaku usaha.
“Kalau indeks persaingan usahanya tinggi, itu bisa menjadi daya tarik. Mau foreign direct investment atau investasi dari mana pun, silakan ke Lampung karena indeks persaingan usahanya bagus,” katanya.
Fanshurullah juga menilai penguatan persaingan usaha perlu berjalan seiring dengan pengembangan potensi ekonomi daerah. Lampung dinilai memiliki peluang untuk menarik investasi melalui sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, terutama dengan mendorong pengembangan industri hilir.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mirza mengatakan KPPU merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam membangun ekosistem dunia usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
“KPPU adalah salah satu instrumen pemerintah yang sangat strategis, terutama dalam membantu kami melihat ekosistem dunia usaha dan persaingan usaha. Semuanya demi pertumbuhan ekonomi yang baik, stabil, tumbuh, dan sustain,” ujar Mirza.
Menurut Mirza, sektor pertanian merupakan salah satu kekuatan utama perekonomian Lampung. Karena itu, pemerintah daerah akan semakin mengarahkan pembangunan ekonomi pada hilirisasi komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi.
“Karena Lampung ini daerah sektor pertanian, maka arah utamanya adalah menghilirisasi pertanian-pertanian yang ada di kita,” jelasnya.
Gubernur menilai peningkatan daya saing daerah menjadi bagian penting dalam menarik investasi ke sektor hilirisasi. Pemprov Lampung, kata dia, terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kompetitif sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
“Pemerintah, kami, nomor satu adalah bagaimana menjadikan Provinsi Lampung ini provinsi yang kompetitif dalam melakukan investasi untuk hilirisasi,” tegasnya.
Pengembangan industri hilir, lanjut Mirza, tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperkuat keterkaitan sektor hulu dan hilir. Dengan demikian, industri yang berkembang di Lampung diharapkan dapat memperkuat rantai pasok, menyerap hasil produksi petani, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Pemprov Lampung juga akan mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang saling terhubung antarsektor. Posisi geografis Lampung yang strategis dan konektivitas dengan wilayah lain dinilai menjadi modal dalam pengembangan kawasan industri serta rantai pasok berbasis komoditas.
“Industri-industri ke depan kita undang untuk menghilirisasi komoditas yang ada. Bukan hanya Lampung, karena kita dekat dengan pelabuhan. Jadi supply chain-nya bisa mengambil aglomerasi lima provinsi,” kata Mirza.
Gubernur menambahkan, pengembangan investasi dan industri tetap perlu diimbangi dengan persaingan usaha yang sehat serta perlindungan kepentingan masyarakat.
Audiensi Pemprov Lampung dan KPPU tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya tarik investasi, dan mendorong percepatan hilirisasi sektor unggulan di Provinsi Lampung.
