Metro, Rilis Publik – Pemerintah Kota Metro mendorong penguatan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional melalui evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan serta evaluasi pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional bersama Komisi X DPR RI, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Riswan Nasution, tim tenaga ahli Komisi X DPR RI, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro, Kepala Bapperida Kota Metro, Kepala BPS Kota Metro, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Sekda Kota Metro menyampaikan apresiasi atas kehadiran Anggota Komisi X DPR RI beserta tim tenaga ahli yang berkenan berdiskusi langsung dengan Pemerintah Kota Metro mengenai pelaksanaan sensus ekonomi dan penguatan kelembagaan BPS.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan salah satu agenda strategis nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Sekda menjelaskan bahwa pelaksanaan SE2026 di Kota Metro mencakup lima kecamatan, 22 kelurahan, dan 855 Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Dalam kegiatan tersebut, sekitar 106.816 unit usaha dan keluarga berhasil didata dengan dukungan 144 petugas lapangan.
Capaian tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara BPS, Pemerintah Kota Metro, petugas pendataan, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan sensus.
Meski demikian, pelaksanaan sensus di lapangan memiliki tantangan tersendiri. Beragam karakteristik usaha, kondisi wilayah, dan situasi masyarakat membutuhkan pendekatan yang tepat agar proses pendataan berjalan sesuai dengan konsep, prosedur, serta target yang telah ditetapkan.
Selain itu, pengawasan dan koordinasi secara intensif juga diperlukan untuk memastikan kualitas data tetap terjaga selama proses pendataan berlangsung.
Sekda menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan SE2026 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendataan, tetapi juga untuk mengidentifikasi praktik baik, kendala yang dihadapi petugas dan pengawas, serta berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan sensus dan survei berikutnya.
