CV. LISA Terindikasi Melakukan Penyelewengan Perijinan, Kita Akan Gugat Keperdataan ijin tambang nya Atas Nama Warga Negara Indonesia 

Selasa, 24 Desember 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

CV. LISA Terindikasi Melakukan Penyelewengan Perijinan, Kita Akan Gugat Keperdataan ijin tambang nya Atas Nama Warga Negara Indonesia

Tuban//Rilis Publik.com
Sempat membuat kegaduhan di Pengadilan Negeri Bojonegoro, CV Lisa gugat Lima Media karena menganggap bahwa isi pemberitaan yang tidak sesuai.Kelima Media tersebut antara lain: Info Kitanews, Penarealita.com, MediaHumasPolri.com, Kupaskriminal.com dan Kabarreskrim.net.

Gugatan yang dilayangkan oleh CV. Lisa tersebut melalui register perkara nomor 39/Pdt.G/2024/Pn.Bjn telah dicabut dengan alasan tidak jelas.

Menanggapi hal tersebut warga Negara Indonesia atas nama Kuncoko akan melayangkan Gugatan Citizen Law Suit (CLS) dikarenakan CV Lisa diduga keras telah menyalahgunakan izin pertanian dengan fakta lapangan melakukan aktivitas pekerjaan Galian C yang berlokasi di Sumberjo Desa Trucuk Bojonegoro.

“Tentu kami akan Gugat pelaku Usaha Tambang yang nakal, berdalih menggunakan izin pengelolaan lahan pertanian namun aktivitas Usahanya melakukan Galian C dan saya sudah kirim surat Somasi kepada CV Lisa.” Tegasnya

Menurut Kuncoko selain itu juga CV Lisa diduga kuat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Undang-Undang Pertambangan.

“Menurut hemat kami sudah jelas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160”. Tutupnya.
(*Red/Team)

Berita Terkait

Sambangi Nelayan di Rigaih, Kapolda Aceh Bangun Kedekatan dengan Masyarakat
Beredar Isu Penyadapan Puluhan Tokoh Nasional, Bareskrim: Jangan Mudah Percaya
STOP PERS | Asbat Suyuti – Kabiro Sulawesi Selatan
Hak Jawab Terkait Asuransi Allianz Rp 1,4 Miliar di Rumbia 2 Diduga Dikuasai Pihak Ketiga
NGERI! Warga Lampung Dipalak Debt Collector di Depok, Kunci Mobil Dirampas di Parkiran Apartemen
Menengok SKB 1980: Ketika Buruh Perkebunan Punya Taji dan Hak Atas Laba Perusahaan
Skandal Serobot Tanah Wakaf: Permufakatan Jahat Oknum Kepala Sekolah dan Mantan Kades di Pesawaran Terbongkar!
Prabowo Resmi Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 11:05

Sambangi Nelayan di Rigaih, Kapolda Aceh Bangun Kedekatan dengan Masyarakat

Sabtu, 7 November 2026 - 18:14

STOP PERS | Asbat Suyuti – Kabiro Sulawesi Selatan

Selasa, 3 November 2026 - 12:20

Hak Jawab Terkait Asuransi Allianz Rp 1,4 Miliar di Rumbia 2 Diduga Dikuasai Pihak Ketiga

Minggu, 1 November 2026 - 07:29

NGERI! Warga Lampung Dipalak Debt Collector di Depok, Kunci Mobil Dirampas di Parkiran Apartemen

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 06:02

Menengok SKB 1980: Ketika Buruh Perkebunan Punya Taji dan Hak Atas Laba Perusahaan

Berita Terbaru