Sertifikasi Halal Dorong Keberkahan UMKM

Selasa, 21 Oktober 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, Rilis Publik — Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandar Lampung, Makmur, menghadiri kegiatan “Gebyar UMKM Bersama UMKM Mitra Adhyaksa” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandar Lampung di Gedung Graha Mandala Alam, Jalan Pagar Alam Kedaton, Bandar Lampung pada Jumat, (17/10/2025).

Acara yang berlangsung selama tiga hari, 17–19 Oktober 2025, ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dengan semangat “UMKM Naik Kelas!” guna memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat serta mendukung legalitas dan kehalalan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat daerah.

 

Sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan usaha yang berdaya saing dan sesuai prinsip syariah, Kemenag Kota Bandar Lampung turut membuka layanan pendaftaran sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM.

Layanan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.

Dalam sesi Seminar dan Literasi Hukum bagi Pelaku Usaha, Rima Syahfitri, Pelaksana Bimas Islam mewakili Kepala Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung, Makmur, menegaskan bahwa kesadaran halal bukan hanya sebatas label, melainkan bagian dari tanggung jawab produsen terhadap konsumen.

“Sertifikasi halal menjadi jaminan mutu, keamanan, dan keberkahan usaha. Hal ini sekaligus bentuk perlindungan negara terhadap hak konsumen Muslim untuk memperoleh produk yang sesuai dengan syariat Islam,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rima Syahfitri, menambahkan bahwa pelaksanaan JPH diatur secara rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan sertifikasi halal secara mudah, cepat, dan tanpa biaya (self declare), khususnya bagi pelaku UMKM.

 

“Melalui kegiatan ini, kami berharap pelaku UMKM semakin memahami pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta menjaga keberkahan usaha,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, ulama, dan dunia usaha sangat penting dalam memperkuat ekosistem industri halal yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Berita Terkait

Diduga Layani Masyarakat Tanpa Identitas, Pegawai Disdukcapil di MPP Lampung Utara Jadi Sorotan
Pemkab Lampung Utara Target Masuk Lima Besar Perolehan Medali Porpov 2026
Polda Lampung Ungkap Lima Kasus Narkoba, Sita Barang Bukti Rp125 Miliar
Pemprov Lampung Perkuat Jejaring Daerah untuk Pemerataan Layanan Berkualitas
Angin Puting Beliung Rusak 25 Rumah di Lampung Selatan
Imigrasi Lampung Selidiki Dugaan TPPO di Pesawaran
Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan Resmikan Revitalisasi 10 SMP
Kampung Nelayan Merah Putih di Lamtim Jadi Percontohan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 15:46

Diduga Layani Masyarakat Tanpa Identitas, Pegawai Disdukcapil di MPP Lampung Utara Jadi Sorotan

Senin, 9 November 2026 - 15:14

Pemkab Lampung Utara Target Masuk Lima Besar Perolehan Medali Porpov 2026

Sabtu, 7 November 2026 - 17:55

Polda Lampung Ungkap Lima Kasus Narkoba, Sita Barang Bukti Rp125 Miliar

Sabtu, 7 November 2026 - 17:27

Pemprov Lampung Perkuat Jejaring Daerah untuk Pemerataan Layanan Berkualitas

Kamis, 5 November 2026 - 20:38

Angin Puting Beliung Rusak 25 Rumah di Lampung Selatan

Berita Terbaru