Lampung Timur, Rilis Publik — Upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, secara resmi mengukuhkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Lampung Timur masa bakti 2025–2028, di Aula Rumah Dinas Bupati, Selasa (16/12/2025).
Pengukuhan ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama pembangunan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, serta kepala desa dari wilayah yang rawan dan terdampak bencana.
Dalam sambutannya, Bupati Ela menegaskan bahwa FPRB bukan sekadar forum seremonial, melainkan wadah kolaborasi lintas sektor yang diharapkan hadir langsung di tengah masyarakat. Forum ini menggabungkan kekuatan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana.
“Pengurangan risiko bencana tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Ini adalah urusan bersama demi melindungi masyarakat. Forum ini harus aktif, responsif, dan benar-benar memberi manfaat bagi warga,” tegas Bupati Ela.
Ela juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan sebagai bagian dari pemerintahan yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di daerah rawan bencana. Menurutnya, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus terintegrasi dengan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala BPBD Lampung Timur, Tabrani Hasyim, menyampaikan bahwa FPRB menjadi mitra strategis BPBD dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga. Keberadaan forum ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
“Melalui FPRB, kita ingin membangun sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang lebih terencana, sehingga dampak bencana bisa ditekan dan masyarakat merasa lebih aman,” jelas Tabrani.
Ketua FPRB Kabupaten Lampung Timur, Agus, menyatakan komitmennya untuk membawa forum ini bekerja nyata di lapangan. Fokus utama FPRB ke depan adalah edukasi kebencanaan, penguatan kapasitas masyarakat, serta sinergi cepat saat terjadi keadaan darurat.
“Kami ingin FPRB benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama warga di wilayah rawan bencana. Kolaborasi dengan pemerintah, relawan, dunia usaha, akademisi, dan media akan terus kami perkuat,” ujar Agus.
Dengan dikukuhkannya FPRB ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap tercipta daerah yang semakin tangguh bencana, di mana masyarakat lebih siap, lebih waspada, dan lebih terlindungi dari berbagai ancaman bencana alam.
