Pekanbaru, Rilis publik – Ketua harian DPP LSM KIPPI ( Komunitas Insan Peduli Pers Indonesia ) Sampir bianto, SE mengapresiasi kinerja Diskom Info kota Pekanbaru dalam mengadakan pesanan advetorial ke perusahaan pers yang ikut bekerja sama dalam hal jasa publikasi di Diskom- info, hal itu dikatakan-nya kepada Pewarta pada Selasa ( 07/10/2025) di ruang kerja-nya.
Menurut Sampir, dari pantauan dan pengamatan tim LSM KIPPI dari seluruh Diskom-info yang ada di seluruh provinsi Riau hanya Diskom-info kota Pekanbaru yang membayar jasa publikasi advetorial sesuai aturan, pasalnya Diskom-info yang lain justru membayar berita bukan advetorial di mana para awak media menulis advetorial pada hal sesungguhnya isinya adalah berita.
Dikatakan-nya lagi, apabila ada Diskom-info yang membayar jasa publikasi advetorial tetapi perusahaan pers memuat berita namun meminta pembayaran advetorial harusnya Diskom-info tidak melakukan pembayaran karena tidak sesuai dengan pesanan .
” LSM KIPPI menghimbau para Kepala dinas kominfo agar memahami perbedaan advetorial dan berita karena advetorial dan berita serupa tapi tak sama “, tegas -nya.
Diterangkan-nya pula, kuat dugaan sejumlah oknum Diskom-info tidak mengerti apa arti advetorial dan apa pula berita sehingga kendatipun para awak media menulis berita namun di anggap suatu advetorial atau bisa jadi oknum Diskom-info dan oknum pewarta sama-sama tidak memahami sehingga kecerobohan itu tetap di biarkan pada hal, hal itu dapat menjadi suatu temuan inspektorat.
Sementara itu hal yang senada juga di ungkapkan Aji Setiawan sebagai Sekretaris harian DPP LSM KIPPI mengatakan, bahwa advertorial adalah bentuk periklanan yang di sajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.
Menurut-nya, advetorial berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris advertising dan editorial, sementara berita adalah laporan tercepat yang berisikan cerita atau suatu peristiwa yang merupakan fakta tanpa di bumbuhi pernyataan atau sikap dari redaksi, terang sekretaris LSM KIPPI ini.
” Kuat dugaan sejumlah pemimpin redaksi dan pewarta masih ada yang tidak memahami perbedaan antara berita dan advetorial sehingga bila hal ini di masalahkan tentunya merupakan awal indikasi adanya dugaan kuat penyalah gunaan wewenang dalam penggunaan anggaran APBD dalam hal pembiayaan jasa publikasi media “, sebut Aji Setiawan mengakhiri. (rillis KIPPI/TMS)
Editor:Yuliawati
