SEMARANG, Rilis Publik — Dugaan kekerasan terhadap warga binaan di Lapas Kelas I Semarang (Kedung Pane) mencuat ke permukaan. Martunis, warga binaan dalam perkara narkotika sekaligus adik Ketua Umum Organisasi Prabu Satu Nasional (PSN) Teungku Raju, disebut menjadi korban pemukulan yang diduga terjadi lebih dari sekali.
Informasi tersebut disampaikan pihak keluarga kepada PSN. Dalam keterangannya, Martunis diduga mengalami kekerasan fisik oleh sesama warga binaan yang disebut bernama Ason, yang juga tengah menjalani perkara narkotika.
Persoalan ini menjadi sorotan serius karena dugaan kekerasan disebut bukan kejadian tunggal.
Jika benar terjadi berulang terhadap orang yang sama, pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: di mana fungsi pengawasan dan jaminan keselamatan warga binaan selama berada di dalam lapas?
Dokumentasi yang diterima pihak keluarga memperlihatkan kondisi pada bagian wajah/kepala Martunis yang tampak mengalami cedera, sementara pada pakaian terlihat bercak yang diduga menyerupai darah.
Namun demikian, penyebab, waktu kejadian, tingkat luka, serta pihak yang bertanggung jawab belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan medis dan penyelidikan resmi.
PSN: HUKUMAN BUKAN IZIN UNTUK MELAKUKAN KEKERASAN
Ketua Umum PSN Teungku Raju menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta perlakuan istimewa terhadap Martunis.
Menurutnya, status sebagai warga binaan tidak menghapus hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan manusiawi.
“Kalau memang melakukan tindak pidana, silakan jalani proses hukum. Tetapi menjalani hukuman bukan berarti kehilangan hak atas keselamatan, kesehatan, keamanan, dan perlakuan yang manusiawi.”
PSN meminta persoalan tersebut tidak dianggap sebagai konflik biasa antarwarga binaan.
Apalagi, apabila benar terdapat dugaan kekerasan berulang, maka pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, objektif dan transparan, bukan sekadar mencari siapa yang memukul.
CCTV, SAKSI DAN PETUGAS JAGA HARUS DIPERIKSA
PSN mendesak jajaran Lapas Kedung Pane bersama instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aspek kejadian.
Mulai dari korban, terduga pelaku, saksi-saksi, petugas yang berjaga, hingga rekaman CCTV apabila tersedia.
Pemeriksaan medis terhadap Martunis juga dinilai penting untuk memastikan kondisi luka sekaligus membantu mengungkap penyebab dan waktu terjadinya cedera.
Tidak boleh ada fakta yang ditutup-tutupi. Tidak boleh ada pemeriksaan setengah hati.
Jika ditemukan bukti tindak pidana, maka pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.
Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara jelas agar tidak muncul kesimpangsiuran informasi.
KESELAMATAN MARTUNIS DIMINTA SEGERA DIJAMIN
Pihak keluarga meminta langkah pencegahan segera dilakukan untuk memastikan Martunis tidak kembali menjadi korban apabila memang terdapat ancaman terhadap keselamatannya.
Termasuk mempertimbangkan pemisahan sementara dari pihak yang diduga melakukan kekerasan, jika hasil penilaian petugas menunjukkan langkah tersebut diperlukan.
Bagi PSN, persoalan ini bukan sekadar menyangkut Martunis sebagai anggota keluarga Ketua Umum organisasi.
Ini menyangkut prinsip yang jauh lebih besar: apakah warga binaan benar-benar mendapatkan perlindungan negara selama menjalani masa pidana?
Sebab di balik tembok lapas, hukum tetap harus berjalan.
Dan justru di tempat seseorang sedang menjalani hukuman, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hukuman tidak berubah menjadi ruang terjadinya kekerasan tanpa kendali.
PSN MINTA SEMUA PIHAK TURUN TANGAN
PSN meminta perhatian dan pengawasan dari sejumlah institusi terkait, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Lapas Kelas I Semarang, Kepolisian serta Komnas HAM.
PSN menegaskan tidak ingin melakukan intervensi terhadap proses hukum.
Namun, organisasi tersebut meminta agar dugaan kekerasan ini jangan berhenti pada laporan internal semata apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
“Kami tidak meminta keistimewaan. Kami hanya meminta hukum ditegakkan dan keselamatan warga binaan dijamin. Kalau terbukti ada kekerasan, proses sesuai hukum. Kalau tidak terbukti, sampaikan hasil pemeriksaannya secara terbuka,” tegas Teungku Raju.
Kini sorotan tertuju kepada jajaran Lapas Kedung Pane.
Publik menunggu satu hal: apakah dugaan pemukulan berulang terhadap Martunis akan dibongkar secara transparan, atau justru menguap tanpa kejelasan?
PSN meminta penyelidikan serius. Bukan formalitas. Bukan sekadar klarifikasi. Tetapi pemeriksaan yang mampu menjawab siapa melakukan apa, kapan, bagaimana, dan mengapa dugaan kekerasan tersebut bisa terjadi berulang.
Sebab tembok lapas boleh tinggi, tetapi kebenaran tidak boleh ikut terkubur di baliknya.
