MUSI BANYUASIN, Rilis Publik — Agenda pemeriksaan lapangan terhadap kondisi lahan warga yang terdampak pada Senin, 24 Agustus 2026, kembali menjadi sorotan. Bukan hanya soal kondisi lahan masyarakat, ketidakhadiran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Banyuasin dalam kegiatan tersebut kini memunculkan pertanyaan serius mengenai koordinasi antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah.
DLH Muba melalui Tabrani Riski sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima pemberitahuan mengenai agenda pemeriksaan lapangan yang dilakukan bersama pihak Pertamina.
“Kami DLH tidak menerima pemberitahuan kegiatan tersebut dari Pertamina, baik di dalam grup ini, baik staf DLH maupun kantor DLH,” ungkap Tabrani Riski.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena DLH merupakan salah satu instansi teknis yang berkaitan langsung dengan persoalan lingkungan. Ketidakhadiran DLH tentu dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses pemeriksaan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang hadir atau tidak hadir. Masyarakat membutuhkan proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama apabila menyangkut dugaan dampak terhadap lahan, lingkungan, maupun aktivitas ekonomi warga.
Media Konfirmasi Pertamina
Untuk memperoleh penjelasan berimbang, media kemudian mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak Pertamina terkait pernyataan DLH Muba yang mengaku tidak menerima pemberitahuan atas kegiatan pada 24 Agustus 2026.
Saat dikonfirmasi, Yanti selaku Humas Pertamina memberikan respons singkat.
“Terima kasih, akan kami sampaikan ke atasan,” ungkap Yanti.
Jawaban tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai komunikasi dan koordinasi dengan DLH masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak Pertamina.
Publik tentu berharap persoalan ini tidak berhenti pada jawaban bahwa informasi akan diteruskan kepada atasan. Sebab, pertanyaan utamanya cukup sederhana: apakah pemberitahuan kepada DLH memang telah dilakukan, kapan disampaikan, kepada siapa, dan melalui jalur komunikasi apa?
Jika pemberitahuan memang telah dikirimkan, Pertamina perlu menjelaskan bukti atau mekanisme komunikasinya. Sebaliknya, apabila memang belum ada pemberitahuan, maka alasan tidak dilibatkannya DLH juga patut dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Jangan Sampai Warga Menjadi Korban Lemahnya Koordinasi
Kondisi ini menjadi perhatian karena masyarakat terdampak berada pada posisi yang membutuhkan kepastian. Mereka tidak membutuhkan perdebatan antarlembaga mengenai siapa yang mengirim pesan dan siapa yang tidak menerima informasi.
Yang dibutuhkan adalah pemeriksaan lapangan yang transparan, melibatkan instansi terkait, menghadirkan masyarakat terdampak, serta menghasilkan data dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apalagi jika hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan maupun bentuk tindak lanjut terhadap persoalan yang dialami warga.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan tidak membiarkan persoalan koordinasi ini berlarut-larut.
Pertamina, DLH Muba, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat terdampak perlu duduk bersama dan membuka informasi secara terang. Tidak boleh ada kesan bahwa pemeriksaan terhadap persoalan lingkungan masyarakat dilakukan secara sepihak atau hanya melibatkan pihak tertentu.
Pertanyaan Publik Kini Mengarah kepada Pertamina
Dengan adanya pernyataan DLH Muba dan respons awal dari Humas Pertamina, sejumlah pertanyaan publik kini mengarah kepada pihak perusahaan.
Benarkah Pertamina tidak menyampaikan pemberitahuan kepada DLH Muba terkait agenda pemeriksaan pada 24 Agustus 2026? Jika pemberitahuan telah dilakukan, kapan dan melalui jalur apa?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Sebab, dalam persoalan yang menyangkut lingkungan dan kepentingan warga, transparansi bukan sekadar formalitas. Keterbukaan menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemeriksaan dilakukan, siapa saja yang terlibat, bagaimana data dikumpulkan, serta apa tindak lanjut setelah pemeriksaan selesai.
Jangan sampai persoalan warga justru tersandera oleh lemahnya koordinasi antarpihak.
Kini publik menunggu penjelasan resmi Pertamina. Bukan sekadar “akan disampaikan kepada atasan”, tetapi jawaban yang terang mengenai koordinasi, keterlibatan DLH, dan langkah konkret terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
