Dugaan Pelanggaran Netralitas Pilkada, Dua Pejabat Eselon II dan III Lampura Terancam Nonjob Permanen 

Jumat, 27 Maret 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Utara, Rilis Publik -Dua pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemkab Lampung Utara terancam Nonjob permanen berdasarkan surat dari BKN pusat. Hal itu diungkapkan oleh kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Hendri Dunan, usai dirinya menerima surat dari BKN pusat. Kamis (26/3/2026)

Menurut Hendri, adapun kedua pejabat tersebut terdiri dari esselon II yakni GU merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Lampung Utara, dan esselon III, KS merupakan Camat Abung Tengah.

“Surat itu sudah kami terima, mereka berdua terindikasi pelanggaran kode etika kepegawaian yang harus netral saat pilkada,” ungkap Hendri.

 

Lebih dalam Hendri menjelaskan bila surat itu turun dari Bawaslu ke BKN pusat, kemudian turun ke BKD Lampung Utara. “Untuk sanksi itukan akan di rapatkan melalui Sekda, Inspektorat dan BKD bagian hukum, kemudian terkait hasilnya rapat tersebut baru naik ke Bupati,” ujarnya.

Saat ditanya kapan akan dilaksanakan rapat tersebut, Hendri berjanji dalam waktu dekat akan segera terealisasi. “Untuk tindak lanjut sudah, bukan hanya BKD aja tetapi semua kebetulan SKT sudah jadi tinggal agenda rapat pembahasan,” pungkasnya.

Dr. Suwardi, SH, saat di kompirmasi Via WhatsApp menjelaskan belum mengetahui adanya surat dari BKN dan belum membaca isi dokumen itu. “Dulu saya sebagai pelopor ke Bawaslu terkait dugaan ketidaknetralan ASN. Proses itu sudah selesai saat rekomendasi dikeluarkan untuk ditindaklanjuti oleh BKN,” ujar Suwardi.

Dan Suwardi menegaskan, penanganan selanjutnya sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah. Ia berharap Bupati Lampung Utara memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku, mengingat hasil pemeriksaan Bawaslu dinilai telah memenuhi unsur pelanggaran.

“Sudah waktunya dilakukan perbaikan. Apalagi jika ada pejabat yang sejak awal tidak mendukung, bisa berdampak pada kinerja yang tidak maksimal,” kata Suwardi, mendorong adanya langkah tegas untuk menertibkan pejabat yang diduga tidak netral selama pilkada.(Red)

Berita Terkait

Danrem 043/Gatam Beri Arahan Penting Pada Prajurit Dalam Kunjungan Ke Kodim 0412/LU
Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Peraih Emas Porprov Lampung 2026, Segini Nilainya
Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara, Polda Lampung Didesak Telusuri Aset dan Kemungkinan TPPU
Kadis PMD Lampung Utara Pastikan ADD 2026 Sudah Disalurkan 8 Bulan, Empat Bulan Berikutnya Segera
Polsek Tanjung Raja Amankan Tiga Terduga Pelaku Pencurian Konter, Kerugian Korban Ditaksir Rp8 Juta
Gubernur Mirza Resmikan Jalan Simpang Kiluan – Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Pangkas Waktu Tempuh
Pemkot Metro Perkuat Intervensi Harga Pangan
Pemkab Lampung Utara Perkuat Kerjasama Pendidikan Pascasarjana dengan Universitas Lampung

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:34

Danrem 043/Gatam Beri Arahan Penting Pada Prajurit Dalam Kunjungan Ke Kodim 0412/LU

Selasa, 17 November 2026 - 21:08

Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Peraih Emas Porprov Lampung 2026, Segini Nilainya

Senin, 16 November 2026 - 20:29

Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara, Polda Lampung Didesak Telusuri Aset dan Kemungkinan TPPU

Senin, 16 November 2026 - 18:03

Kadis PMD Lampung Utara Pastikan ADD 2026 Sudah Disalurkan 8 Bulan, Empat Bulan Berikutnya Segera

Minggu, 15 November 2026 - 12:23

Polsek Tanjung Raja Amankan Tiga Terduga Pelaku Pencurian Konter, Kerugian Korban Ditaksir Rp8 Juta

Berita Terbaru