Bojonegoro | Rilis Publik – Semangat demokrasi yang kerap dikumandangkan DPD Partai Golkar Bojonegoro menjelang Musyawarah Daerah (Musda), kini terancam menjadi sebatas jargon kosong. Di balik pernyataan resmi bahwa pemilihan ketua DPD akan berlangsung secara demokratis, justru mengemuka dugaan serius mengenai praktik manipulatif yang mencederai prinsip-prinsip dasar organisasi.
Aroma keganjilan mulai tercium dari dinamika internal yang memanas. Beberapa figur calon ketua dan kader partai terlihat saling mencurigai satu sama lain, menyusul beredarnya informasi soal penggalangan dukungan tertutup oleh salah satu kandidat. Bisik-bisik politik yang menyebar cepat di kalangan internal memperkuat asumsi publik bahwa kontroversi dan polemik serius tengah menggerogoti tubuh Golkar Bojonegoro.
Pelanggaran terhadap etika organisasi menjadi sorotan tajam. Di satu sisi, DPD Golkar tampil ke publik seolah menjunjung tinggi demokrasi internal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya: adanya dugaan pengarahan dukungan secara sistematis, praktik uang pelicin, dan penggunaan stempel palsu atau tidak sah dalam proses penandatanganan surat pernyataan dukungan kader tingkat kecamatan.
“Kalau semua sudah diarahkan sebelum Musda digelar, lalu apa gunanya forum Musda itu sendiri?,Bu Mitro’atin Ketua harus netral, Pak Mansur Sekjen harus mengambil sikap tegas. ” keluh Ghozali kader militan Golkar dari tahun 1998.
Situasi ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta membuka potensi pembusukan struktur organisasi dari dalam. Demokrasi tidak mungkin tumbuh sehat dalam atmosfer politik yang dikotori oleh tekanan, sogokan, dan rekayasa kekuasaan. Jika praktik semacam ini dibiarkan, Partai Golkar bukan hanya akan kehilangan kepercayaan publik, tapi juga menggerus identitasnya sendiri sebagai partai reformis dan modern.
“Dalam kondisi seperti ini, publik dan kader menanti sikap tegas. DPD maupun DPP Partai Golkar didesak segera turun tangan, bukan untuk menyelamatkan satu nama calon, melainkan untuk menjaga marwah dan integritas organisasi dari pembajakan kepentingan politik jangka pendek, karena Partai Golkar “BUKAN” partai keluarga atau kerajaan, “Jelasnya dalam berharap.
Musda seharusnya menjadi ruang konsolidasi kader dan pertarungan ide. Namun jika sejak awal telah diarahkan oleh skenario tersembunyi, maka Musda hanya akan menjadi panggung sandiwara yang mencoreng kredibilitas partai di mata rakyat.
“Jika Golkar Bojonegoro masih ingin dianggap relevan oleh publik dan generasi muda, maka praktik manipulatif, transaksional, dan pembungkaman suara kader harus segera dihentikan, bukan disembunyikan.Benar jangan dianggap salah, salah jangan dianggap lumprah. “Pungkasnya.
[Red]
