Provinsi-Lampung, (Rilis Publik) – ATAS LAPORAN 6 kabupaten yang berada di provinsi Lampung, ketua LP KPK bapak Ahmad Yusuf memberi pendapat hukum dan penolakan data susulan yang di minta oleh pihak kejati Lampung.
Ada pun pendapat hukum yang terlampir dalam kutipan
Yang di terangkan oleh ketua LP KPK bapak Ahmad Yusuf
Sebagai berikut beberapa dasar hukum dan prinsip yang bisa digunakan untuk memahami hak-hak LSM dan kewajiban kejaksaan dalam konteks ini:
1. Undang-undang no 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia
– pasal 30 ayat (1) : kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan penyidikan,dan penuntutan dalam perkara pidana, serta laporan dapat meminta informasi dari pihak terkait,
termasuk pelapor atau LSM
– Pasal 30 Ayat (3): kejaksaan berwenang untuk meminta informasi atau data yang berkaitan dengan suatu laporan atau kasus dari pihak yang dianggap memiliki informasi yang relevan sebagai dimaksud yang sudah dilampirkan dalam laporan LP-KPK
Berdasarkan ketentuan ini, kejaksaan dapat meminta tambahan data atau informasi terkait perkara pidana,tetapi tidak berarti pihak yang diminta memberikan data tersebut harus menyetujui atau menyediakan semua data yang diminta.
LP-KPK memberi penolakan kepada pihak kejaksaan Tinggi Lampung atas permintaan data tambahan atau susulan sebagai berikut:
1. Nomor B-1720/L.8.5/Fs/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal laporan dengan tindakan pidana korupsi pada Dinas penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Lampung Barat.
2. Nomor B-2216/L.8.5/FS/04/2025 Tanggal 22 April 2025 Perihal laporan tindak pidana korupsi pada pemerintahan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2023.
3. Nomor B-2216/L.8.5/FS/04/2025 Tanggal 22 April 2025 perihal laporan dugaan Tindak pidana korupsi pada Dinas PUPR dan Sekretaris DPRD Pesisir Barat
Kaperwil provinsi lampung (tim)
