LP-KPK Provinsi Lampung Datangi Kejati: Tegas Tolak Permintaan Data Susulan, Ahmad Yusuf Tegaskan Lembaga Tak Wajib Penuhi Permintaan yang Dianggap Tak Relevan

Senin, 5 Mei 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Provinsi Lampung (Rilis Publik)– Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Provinsi Lampung secara resmi mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Senin (5/5), untuk menyampaikan pendapat hukum sekaligus menolak permintaan data susulan atas laporan dugaan korupsi di enam kabupaten di Provinsi Lampung.

Ketua LP-KPK, Ahmad Yusuf, menegaskan bahwa penolakan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pernyataannya, ia mengutip Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 Ayat (1) dan (3), yang menyebutkan bahwa kejaksaan memang berwenang melakukan penyelidikan dan meminta data, namun tidak mengharuskan pelapor memberikan seluruh data tambahan yang diminta.

“LSM seperti LP-KPK memiliki hak untuk memberikan laporan awal sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan, tetapi bukan berarti harus tunduk pada permintaan data lanjutan yang tidak dijelaskan urgensinya,” ujar Ahmad Yusuf di hadapan media.

Adapun permintaan data tambahan yang ditolak oleh LP-KPK meliputi tiga laporan penting yang saat ini tengah bergulir:

1. Laporan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PPKBPPPA Kabupaten Lampung Barat (Nomor B-1720/L.8.5/Fs/03/2025 tertanggal 18 Maret 2025).

2. Laporan dugaan korupsi pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 (Nomor B-2216/L.8.5/FS/04/2025 tertanggal 22 April 2025).

3. Laporan dugaan korupsi di Dinas PUPR dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Nomor yang sama, B-2216/L.8.5/FS/04/2025).

 

Ahmad Yusuf menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut telah dilengkapi dengan data awal yang cukup untuk diproses oleh pihak kejaksaan. Ia juga mengimbau agar aparat penegak hukum lebih menghargai kontribusi masyarakat dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi, alih-alih membebani pelapor dengan permintaan berulang.

“Kami hadir untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Tapi kalau justru dililit prosedur tambahan yang tidak proporsional, ini malah bisa menghambat proses penegakan hukum itu sendiri,” tambahnya.

Langkah tegas LP-KPK ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa masyarakat sipil di Lampung tak hanya aktif mengawasi, tapi juga siap melawan segala bentuk prosedur yang dianggap mengaburkan upaya pemberantasan korupsi. Kaperwil provinsi Lampung ( tim)

Berita Terkait

Danrem 043/Gatam Beri Arahan Penting Pada Prajurit Dalam Kunjungan Ke Kodim 0412/LU
Polda Lampung Koordinasi dengan BNN Provinsi Lampung,Siapkan Pembinaan Kawasan Rawan Narkoba
Pemprov Lampung Target 2.500 Sarjana Kembangkan Potensi Ekonomi Desa
Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Peraih Emas Porprov Lampung 2026, Segini Nilainya
Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara, Polda Lampung Didesak Telusuri Aset dan Kemungkinan TPPU
Tol Lematang-Pelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
Kadis PMD Lampung Utara Pastikan ADD 2026 Sudah Disalurkan 8 Bulan, Empat Bulan Berikutnya Segera
Polsek Tanjung Raja Amankan Tiga Terduga Pelaku Pencurian Konter, Kerugian Korban Ditaksir Rp8 Juta

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:34

Danrem 043/Gatam Beri Arahan Penting Pada Prajurit Dalam Kunjungan Ke Kodim 0412/LU

Selasa, 17 November 2026 - 23:40

Polda Lampung Koordinasi dengan BNN Provinsi Lampung,Siapkan Pembinaan Kawasan Rawan Narkoba

Selasa, 17 November 2026 - 21:08

Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Peraih Emas Porprov Lampung 2026, Segini Nilainya

Senin, 16 November 2026 - 20:29

Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara, Polda Lampung Didesak Telusuri Aset dan Kemungkinan TPPU

Senin, 16 November 2026 - 20:28

Tol Lematang-Pelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang

Berita Terbaru