BOJONEGORO – Rilispublik | Program Domba Kesejahteraan 2026 yang dirancang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Aktivis muda Bojonegoro, Donny Tri Mahardika, menilai program bantuan ternak tersebut perlu dikawal secara serius agar tidak mengulang persoalan lama terkait ketidaktepatan sasaran penerima maupun dugaan lemahnya pengawasan pengadaan.
Sorotan itu disampaikan Donny menyusul masih berlangsungnya proses ground checking Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis penentuan penerima manfaat program. Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan validitas data penerima sebelum program dijalankan, sehingga bantuan benar-benar menyentuh masyarakat miskin yang membutuhkan serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Menurut Donny, ketepatan data menjadi faktor utama keberhasilan program bantuan sosial berbasis ternak. Karena itu, proses verifikasi lapangan dinilai tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus dilakukan secara objektif dan terbuka dengan melibatkan pengawasan publik.
“Jangan sampai program bernilai miliaran rupiah ini hanya menampilkan angka penerima manfaat, tetapi warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terakomodasi. Transparansi data perlu dibuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” ujarnya.
Selain persoalan data, Donny juga menyoroti aspek pengadaan ternak dan pakan konsentrat yang dinilai rawan menimbulkan persoalan apabila tidak dilakukan secara transparan. Ia meminta pemerintah membuka informasi terkait penyedia kambing, kualitas ternak, asal pengadaan, hingga perusahaan atau pihak penyedia pakan.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk mencegah munculnya dugaan monopoli proyek maupun praktik yang berpotensi merugikan masyarakat penerima manfaat.
“Publik perlu mengetahui mekanisme pengadaan secara jelas, termasuk kualitas ternak yang disalurkan. Program sosial jangan sampai hanya menguntungkan kelompok tertentu di belakang layar,” katanya.
Lebih lanjut, Donny menilai keberhasilan Program Domba Kesejahteraan tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan. Pemerintah, kata dia, juga harus memastikan adanya pendampingan teknis, pengawasan berkala, serta evaluasi terhadap perkembangan ternak setelah diterima masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan dan pembinaan berkelanjutan, program bantuan ternak berpotensi mengalami berbagai kendala seperti kematian ternak, penjualan bantuan oleh penerima, maupun kegagalan pengelolaan usaha.
“Pemerintah perlu belajar dari evaluasi program-program sebelumnya agar Program Domba Kesejahteraan benar-benar menjadi solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar program formalitas,” pungkasnya.
[Red]
