Pengawasan SPPG di Bojonegoro Menguat, DPRD Tekankan Standarisasi Layanan Gizi dalam Program MBG

Selasa, 12 Mei 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO – Rilispublik | Komisi C DPRD Bojonegoro mulai memperketat perhatian terhadap keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi aspek sertifikasi dan kelengkapan administratif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan implementasi program nasional berjalan sesuai prinsip keamanan pangan, kualitas pelayanan publik, serta standar distribusi gizi yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penegasan itu muncul seiring meningkatnya kebutuhan sistem pengawasan terhadap lembaga pelaksana MBG di daerah. DPRD Bojonegoro menilai legalitas operasional dan standarisasi pelayanan SPPG menjadi faktor mendasar dalam menjamin keberlangsungan program gizi yang aman, terukur, dan tepat sasaran. Selain menyangkut kualitas makanan, aspek administratif dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa sertifikasi bagi setiap SPPG bersifat wajib dan tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan program MBG.

“Beberapa persyaratan sertifikasi ini sifatnya wajib bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar nantinya pada pelaksanaan distribusi program makan bergizi gratis (MBG) ada standar kelayakan yang sudah dijamin oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Ahmad Supriyanto.

Menurutnya, keberadaan sertifikasi bukan hanya memenuhi syarat administratif semata, melainkan menjadi instrumen pengendali mutu pelayanan gizi kepada masyarakat. Ia menyebut, standar operasional, higienitas pengolahan makanan, kesiapan sarana pendukung, hingga mekanisme distribusi harus dipastikan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ahmad Supriyanto juga menambahkan bahwa Komisi C DPRD Bojonegoro akan terus melakukan pengawasan secara berkala terhadap kesiapan SPPG di berbagai wilayah. Langkah tersebut dilakukan guna meminimalisasi potensi persoalan teknis maupun administratif yang dapat mempengaruhi kualitas program MBG di lapangan.

“Program ini tidak hanya berbicara soal distribusi makanan, tetapi menyangkut pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan generasi mendatang. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara serius agar program berjalan sesuai tujuan nasional,” tambahnya.

Di sisi lain, DPD Partai Golkar Bojonegoro turut mendorong penguatan tata kelola pelayanan gizi berbasis standar nasional. Partai Golkar menilai kesiapan administrasi dan operasional SPPG merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pelayanan gizi yang profesional, aman, dan berkelanjutan.

Melalui pengawasan yang lebih ketat, DPRD Bojonegoro berharap seluruh SPPG di daerah dapat segera memenuhi seluruh ketentuan sertifikasi dan standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah sebagai generasi penerus bangsa.

[Red]

Berita Terkait

Buka Peluang Kerja ke Eropa, LPK Alfi Study Center Gandeng PT BSA Sosialisasikan Program Penempatan ke Slovakia dan Ceko
Aduan Bansos di Tanjungharjo Ditindaklanjuti, KKS BPNT Sumiati Diblokir dan Diganti
Golkar Turun ke Rumah Korban Puting Beliung, Sahila Tekankan Politik Harus Hadir untuk Rakyat
Dies Natalis ke-41 SMAN 3 Bojonegoro: Merawat Identitas Lokal, Menembus Cakrawala Global Lewat Kreativitas Generasi Muda
Debut di POPDA Jatim 2026, Pertina Bojonegoro Langsung Bawa Pulang Tiga Medali Perunggu
Konflik Tanah Berujung Laporan Polisi, Hubungan Ayah dan Anak di Bandungrejo Jadi Sorotan
73 Media Diundang PT ADS, Publik Perlu Tahu Kriteria dan Tujuan Peningkatan Mutu Jurnalis
Jam Pelayanan dan Kedisiplinan Aparatur Desa Mojodeso Jadi Sorotan, BPD Diharapkan Beri Penjelasan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 22:51

Buka Peluang Kerja ke Eropa, LPK Alfi Study Center Gandeng PT BSA Sosialisasikan Program Penempatan ke Slovakia dan Ceko

Senin, 16 November 2026 - 14:30

Aduan Bansos di Tanjungharjo Ditindaklanjuti, KKS BPNT Sumiati Diblokir dan Diganti

Senin, 16 November 2026 - 03:06

Golkar Turun ke Rumah Korban Puting Beliung, Sahila Tekankan Politik Harus Hadir untuk Rakyat

Kamis, 12 November 2026 - 20:16

Dies Natalis ke-41 SMAN 3 Bojonegoro: Merawat Identitas Lokal, Menembus Cakrawala Global Lewat Kreativitas Generasi Muda

Rabu, 11 November 2026 - 20:38

Debut di POPDA Jatim 2026, Pertina Bojonegoro Langsung Bawa Pulang Tiga Medali Perunggu

Berita Terbaru