BOJONEGORO –Rilispublik | Kebijakan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) membeli telur minimal dua kilogram dalam pelaksanaan Program Gayatri kembali memunculkan polemik di tengah masyarakat. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran tersebut dinilai menimbulkan tanda tanya besar, terutama saat peternak rakyat justru menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga pakan dan penurunan harga telur di pasaran.
Sorotan itu disampaikan aktivis mahasiswa Bojonegoro, Donny Tri Mahardika, yang menilai pemerintah tidak seharusnya menjadikan kewajiban pembelian telur oleh ASN sebagai solusi jangka pendek untuk menyerap hasil produksi peternak. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang menyentuh akar persoalan sektor peternakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Donny menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi peternak saat ini bukan semata distribusi hasil produksi, melainkan tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual telur di tingkat pasar.
“Kalau hari ini ASN diwajibkan membeli telur, lalu besok bagaimana nasib peternak ketika kebijakan itu berhenti? Persoalan utama bukan hanya distribusi, tetapi biaya produksi yang terus menekan peternak. Harga pakan naik, sementara harga telur turun. Ini membuat masyarakat kecil dan peternak berada di posisi yang sulit,” ujar Donny.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kesan pemaksaan di lingkungan ASN apabila tidak dibarengi dengan solusi struktural terhadap persoalan ekonomi peternak rakyat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Gayatri.
Menurutnya, langkah yang lebih dibutuhkan saat ini adalah pemberian subsidi pakan, penguatan pengawasan distribusi, stabilisasi harga pasar, hingga perlindungan terhadap keberlangsungan usaha peternak kecil di Bojonegoro.
Selain aspek ekonomi, Donny juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program, khususnya terkait penyedia pakan ayam yang terlibat dalam Program Gayatri. Ia meminta pemerintah membuka informasi secara terbuka kepada publik mengenai mekanisme penunjukan penyedia dan kualitas pakan yang digunakan.
“Penyedia pakan ayam Gayatri juga perlu dipublikasikan secara terbuka. Masyarakat berhak tahu siapa penyedianya, bagaimana mekanisme penunjukannya, dan apakah kualitas pakan yang diberikan memang sesuai kebutuhan peternak. Jangan sampai program rakyat justru tertutup dari pengawasan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Donny mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada pencitraan keberhasilan program, melainkan memastikan keberlanjutan dampak ekonomi bagi masyarakat dan peternak.
“Pemerintah jangan hanya fokus pada pencitraan keberhasilan program. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah keberlanjutan ekonomi peternak dan kepastian harga yang adil. Jangan sampai program yang awalnya bertujuan membantu masyarakat justru menimbulkan polemik baru,” tambahnya.
Ia juga meminta adanya evaluasi terbuka terhadap efektivitas Program Gayatri agar pelaksanaannya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi peternak rakyat di Bojonegoro.
[Red]
