Bandar Lampung (Rilis Publik) – Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan Ombudsman RI mengalami transformasi signifikan, beralih dari fokus standar administratif ke kualitas layanan nyata dan penanganan pengaduan masyarakat. Secara umum, pelayanan publik di Provinsi Lampung masuk kategori baik atau tinggi, meskipun masih sedikit yang mencapai tingkat sangat baik,Senin (09/02/2026).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, menjelaskan bahwa pengawasan tahun ini berfokus pada transformasi penilaian, evaluasi berkelanjutan, dan penguatan dimensi pengaduan. Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya menegaskan bahwa penilaian ini menjadi instrumen strategis untuk mendorong ekosistem pelayanan yang kompetitif dan partisipatif.
Berikut poin penting hasil penilaian antara lain: Pemerintah Kabupaten/Kota: Semua dinilai kategori tinggi, dengan Kota Metro unggul dengan nilai 84,43; Kepolisian Resor: Polres Kota Metro (92,36) dan Polres Lampung Utara (90,37) meraih kategori sangat baik; sisanya masuk kategori baik; Kantor Pertanahan: Seluruhnya kategori baik, dengan Kota Metro memimpin dengan nilai 85,28; Lembaga Pemasyarakatan: Lapas Gunung Sugih (90,31) dan Lapas Kalianda (89,45) capai sangat baik; lainnya kategori baik; Kantor Imigrasi: Kedua unit yang dinilai (Kotabumi dan Kalianda) masuk kategori baik dengan nilai di atas 79.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menginstruksikan seluruh aparatur untuk menjadikan pelayanan publik sebagai budaya kerja, bukan hanya kewajiban administratif. Ombudsman RI mengajak seluruh penyelenggara layanan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. (*)
