Metro, Rilis Publik – Pemerintah Kota Metro bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memenuhi pelayanan dasar masyarakat sekaligus mendorong pembangunan wilayah yang berkelanjutan, khususnya dalam sektor perumahan dan permukiman.
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menegaskan bahwa ketersediaan hunian layak dan lingkungan yang sehat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Perumahan dan kawasan permukiman bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat,” ujarnya.
Sebagai salah satu pusat pelayanan regional di Provinsi Lampung, Kota Metro menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan hunian di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi.
Menurut Bambang, sejumlah tantangan yang dihadapi antara lain masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH), backlog perumahan, kawasan permukiman kumuh, serta belum optimalnya pemanfaatan aset tanah daerah.
Selain itu, ketimpangan dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia menambahkan, persoalan perumahan dan permukiman bersifat multidimensional, mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, hingga legalitas, sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Penanganannya tidak bisa dilakukan secara sektoral, tetapi harus terintegrasi agar hasilnya lebih optimal,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Metro juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di sektor perumahan.
“Kami berharap adanya dukungan program dan fasilitasi dari pemerintah pusat, sehingga upaya penanganan RTLH, pengurangan backlog perumahan, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.(*)
