Rilis Publik – (Bandar Lampung)
Pj. Gubernur Samsudin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung Semester II Tahun 2024, terkait Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dari Kepala BPK Masmudi, di Auditorium Lt. III BPK setempat, Senin (23/12). Acara penyerahan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Selain Pemprov Lampung, laporan juga diserahkan kepada tujuh entitas lainnya, yakni Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara. Kemudian juga Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung.
Sebelum laporan diserahkan, BPK telah meminta tanggapan dari pemerintah daerah dan KPU Provinsi Lampung terkait konsep hasil pemeriksaan, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara efektif, sehingga pengelolaan anggaran, belanja daerah, layanan kesehatan, dan keuangan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat terkait diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP maksimal 60 hari setelah laporan diterima. Dalam sambutannya, Pj Gubernur Lampung, Samsudin menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK. “LHP BPK merupakan sarana introspeksi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Rekomendasi yang diberikan akan menjadi masukan konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penguatan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Upaya ini didukung oleh pembinaan dari BPK, yang telah berdampak positif pada pengelolaan keuangan. Selama sepuluh tahun berturut-turut, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI,” tuturnya.
Pj Gubernur berharap agar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terus meningkat melalui koordinasi yang baik dengan BPK. “Kita berharap kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota dengan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat terus ditingkatkan, demi akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah,” katanya. (dbs)
