Kalteng, Rilispublik – Pantauan pada paket PBJP bernilai 2,2 miliar memperlihatkan bahwa pekerjaan masih aktif berlangsung, sementara batas akhir pengerjaan adalah 28/10/2025. Artinya, terdapat selisih keterlambatan sekitar sepekan yang umumnya berisiko dikenakan denda keterlambatan. (04/11/2025, Skj 7.40 BBWI)
Ada beberapa hal yang menjadi sorotan awak media terhadap kinerja CV Taheta Gemilang sebagai penerima SPK Perkim Palangka Raya.
Keterbukaan Informasi Publik Sangat Kurang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) PBJP dinilai sangat kurang, terutama dari pihak CV Taheta Gemilang selaku pelaksana. Sementara itu, dari pihak Dinas Perkim Palangka Raya, KIP dinilai sudah cukup baik.
BPJS Ketenagakerjaan Tidak Jelas
Saat awak menanyakan soal BPJS bagi para pekerja CV Taheta Gemilang, staf lapangan terlihat kebingungan dan tidak mengetahui apakah para pekerja terdaftar atau tidak. Hal ini diperparah dengan adanya pekerja lokal yang tidak terdaftar dalam manajemen CV TG, sehingga dapat dipastikan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Izin Lingkungan Untuk Jalan Baru dan Rehabilitasi
Aspek ini pun tidak jelas. Staf lapangan tampak belum memahami bahwa dalam PBJP untuk pekerjaan jalan diperlukan izin lingkungan sebagaimana diatur oleh Kementerian PUPR RI.
Volume Jalan atau Luas Areal Proyek
Dalam spanduk KIP PBJP tertera bahwa luasan proyek Perkim berkisar 10–15 hektare. Namun, hingga pantauan pada 04/11/2025, titik awal dan akhir jalan masih belum jelas. Belum dapat dipastikan apakah volume pekerjaan sudah terpenuhi atau belum, mengingat tidak adanya kejelasan batas awal dan akhir jalan.
KIP dan BPJS, Kunci Kerja Berkualitas
KIP PBJP, sebagaimana diatur dalam Perkip No. 1/2019, menegaskan bahwa seluruh RAB hingga tahap finishing bukan merupakan data rahasia negara maupun pelaksana. Informasi tersebut terbuka untuk umum pada semua proyek pemerintah maupun swasta dengan sumber dana APBN maupun APBD. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat bertahan 5 hingga 20 tahun. Lalu, siapa yang benar-benar siap untuk transparan dan akuntabel?
(16/11/2025, TS.SH)
