Bandar Lampung, Rilis Publik – Wakil Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos, menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Analisis Kajian Tahun 2025 serta Penandatanganan Komitmen Perbaikan dan Penyempurnaan Penyelenggaraan Pelayanan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Acara ini berlangsung di Hotel Emersia Bandar Lampung, dan diikuti oleh berbagai unsur pemerintahan daerah. Kamis(11/12/2025). Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan vital masyarakat di seluruh wilayah Lampung.
Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M. Hadir pula Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, para Bupati dan Wakil Bupati, para Wali Kota se-Lampung, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Dodik Hermanto, serta para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi serta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkomitmen menghadiri kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan bebas dari maladministrasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menekankan pentingnya hasil analisis kajian yang diserahkan pada hari ini. Menurutnya, dokumen tersebut diharapkan menjadi landasan kuat dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya terkait peningkatan kualitas dan percepatan pemeliharaan jalan di seluruh wilayah Lampung.
“Diharapkan hasil analisis kajian ini dapat menjadi publik, khususnya pada sektor pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan vital masyarakat di seluruh wilayah Lampung.
“Diharapkan hasil analisis kajian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik, sehingga mobilitas masyarakat dapat berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman,” ujarnya.
