Bojonegoro/Rilispublik – Klaim peningkatan pendapatan masyarakat hingga Rp1 juta per bulan dari Program Gayatri kembali digaungkan ke publik. Angka tersebut diposisikan sebagai bukti keberhasilan, namun memunculkan pertanyaan kritis: apakah benar mencerminkan kondisi mayoritas penerima manfaat, atau hanya potret yang dipilih untuk ditampilkan? Di tengah euforia angka, publik dihadapkan pada kebutuhan untuk melihat gambaran yang lebih utuh.
Sejumlah pengamat menilai, narasi yang berkembang saat ini terlalu bertumpu pada capaian, tanpa mengurai kompleksitas di baliknya. Fluktuasi harga telur, tingginya biaya pakan, serta risiko kematian ternak menjadi faktor nyata yang memengaruhi pendapatan masyarakat. Tanpa penyajian yang berimbang, klaim keberhasilan berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ruang Narasi IMM Bojonegoro kemudian hadir memberikan catatan kritis. Mereka menilai, informasi yang beredar belum sepenuhnya mencerminkan realitas yang dihadapi penerima program. Menurut mereka, keberhasilan tidak cukup diukur dari angka pendapatan semata, tetapi juga dari kemampuan program menghadapi risiko dan menjamin keberlanjutan bagi masyarakat.
Donny Tri Mahardika menyampaikan pandangannya:
“Kalau yang disampaikan hanya sisi positifnya, publik bisa melihat ini seolah tanpa masalah. Padahal di lapangan ada banyak tantangan yang juga perlu dibuka agar penilaian tidak bias.”
Lebih jauh, Ruang Narasi IMM Bojonegoro menekankan bahwa keberlanjutan program harus menjadi perhatian utama. Bantuan berupa ayam, kandang, dan pakan dinilai sebagai langkah awal, namun belum cukup untuk memastikan kemandirian ekonomi tanpa adanya kepastian pasar serta pendampingan jangka panjang.
Donny Tri Mahardika kembali menambahkan:
“Program seperti ini harus diuji bukan saat berjalan, tapi ketika bantuan berhenti. Kalau masyarakat tetap bisa bertahan, itu baru bisa disebut berhasil.”
Dengan anggaran yang tidak kecil, tuntutan transparansi menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Data keberhasilan dinilai perlu disajikan secara menyeluruh dan representatif agar publik dapat memahami dampak program secara objektif.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, Ruang Narasi IMM Bojonegoro menyatakan akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berada pada jalur keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.
“Kami tidak menolak programnya, tetapi kami menolak narasi yang menyesatkan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh, bukan sekadar angka yang terlihat baik di permukaan.”pungkas nya.
Media ini tetap menjunjung tinggi prinsip keberimbangan sesuai dengan Undang-Undang Pers. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan lebih lanjut.
[Red]
