Donny Tri Mahardika Bedah Gayatri: Intervensi Serapan Dinilai Belum Sentuh Problem Utama

Selasa, 5 Mei 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO –RilisPublik | Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mendorong penyerapan telur program Gayatri melalui SPPG serta imbauan pembelian oleh ASN dinilai belum menyentuh akar persoalan.

 

Aktivis mahasiswa Donny Tri Mahardika menegaskan, langkah tersebut hanya menjadi instrumen penyangga sesaat yang belum mampu menjawab problem mendasar dalam tata kelola program.

 

Menurut Donny, skema intervensi serapan itu justru berpotensi menutupi kelemahan struktural yang selama ini terjadi di lapangan. Ia menilai, tanpa pembenahan sistemik, program Gayatri akan terus bergantung pada dukungan artifisial dan rawan mengalami stagnasi ketika intervensi pemerintah dihentikan.

 

“Ini bukan penguatan fondasi program, melainkan sekadar penahan agar tidak runtuh. Jika intervensi dicabut, problem dasarnya tetap muncul,” tegasnya.

 

Donny menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi alarm serius bagi evaluasi program, mulai dari kematian ternak, aset bantuan yang diperjualbelikan, lemahnya pengawasan, hingga pendampingan yang dinilai belum berjalan optimal.

 

Ia menegaskan, persoalan Gayatri bukan terletak pada aspek produksi semata, melainkan pada desain kebijakan yang belum dikawal secara ketat sejak tahap implementasi.

 

Sebagai langkah korektif, Donny mendorong audit menyeluruh berbasis data faktual by name by address terhadap seluruh penerima manfaat. Menurutnya, penerima yang terbukti melakukan penyimpangan harus dievaluasi secara tegas dan diganti dengan pihak yang dinilai lebih siap menjalankan program.

 

Selain itu, ia mengusulkan penerapan kontrak kinerja bagi penerima manfaat, penguatan pendampingan berbasis target, serta penghentian bertahap intervensi pasar semu melalui pola pembelian administratif.

 

“Program ini harus diarahkan menuju kemitraan pasar yang riil, baik dengan sektor ritel, UMKM, maupun swasta. Pemerintah cukup menjadi fasilitator, bukan penopang utama,” ujarnya.

 

Lebih jauh, Donny menilai Gayatri perlu direformulasi dari skema bantuan sosial menuju model usaha produktif yang berorientasi keberlanjutan dan profitabilitas.

 

“Jangan terjebak pada angka serapan sesaat jika fondasinya rapuh. Program ini butuh keberanian untuk dibedah dan dibenahi secara total,” pungkasnya.

 

[Red]

Berita Terkait

Ruang Tumbuh Part 11, Saat Remaja Belajar Menjaga Masa Depan
Di Balik Proyek Strategis Bendungan Karangnongko, KTH Margo Tani Menagih Kejelasan Hak Warga
Pastikan Distribusi Lancar, Aparat Gabungan Pantau Penyaluran BBM di SPBU Labuaja Kabupaten Bone
Pengamanan BBM di SPBU Tokaseng, Sejumlah Unsur Pemerintah dan Aparatur Turut Hadir
IPAL SPPG Batokan Jadi Sorotan, Kepatuhan Lingkungan Didorong Berbasis Verifikasi Teknis
Satpol PP Turun Cek Laporan Tambang Pasir Bermesin di Kalirejo, Saat Dicek Aktivitas Tak Ditemukan
Kondisi Kebersihan Pasar Sentral Palakka Memprihatinkan, Warga Harapkan Kepedulian Pemerintah
Golkar Kasiman Berbagi Rezeki, Ketua PK Berikan Perhatian kepada Paskibra Yatim Piatu

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:17

Ruang Tumbuh Part 11, Saat Remaja Belajar Menjaga Masa Depan

Senin, 31 Agustus 2026 - 15:52

Di Balik Proyek Strategis Bendungan Karangnongko, KTH Margo Tani Menagih Kejelasan Hak Warga

Kamis, 27 Agustus 2026 - 16:44

Pastikan Distribusi Lancar, Aparat Gabungan Pantau Penyaluran BBM di SPBU Labuaja Kabupaten Bone

Rabu, 26 Agustus 2026 - 14:52

Pengamanan BBM di SPBU Tokaseng, Sejumlah Unsur Pemerintah dan Aparatur Turut Hadir

Minggu, 23 Agustus 2026 - 16:32

IPAL SPPG Batokan Jadi Sorotan, Kepatuhan Lingkungan Didorong Berbasis Verifikasi Teknis

Berita Terbaru

Daerah | Lampung

IKBCI Resmi Daftarkan Diri ke Kesbangpol Lampung Utara

Selasa, 1 Sep 2026 - 18:22