Lampung Timur, Rilis Publik – Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, melakukan kunjungan kerja ke Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lampung Timur di Desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo, Rabu (8/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mendengarkan secara langsung aspirasi para petani tembakau sekaligus memastikan dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan sektor pertanian tembakau di Kabupaten Lampung Timur.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (KPTPHP) Kabupaten Lampung Timur, Eka, Camat Purbolinggo, serta unsur Forkopimcam Purbolinggo.
Saat berdialog bersama pengurus dan anggota APTI, Bupati Ela menaruh perhatian terhadap kesejahteraan petani, termasuk perlindungan melalui jaminan kesehatan. Ia juga meminta pendataan jumlah petani tembakau di Desa Tambah Luhur sebagai dasar dalam penyusunan program dan pemberian bantuan pemerintah.
“Saya minta didata berapa jumlah petani tembakau yang ada di Desa Tambah Luhur. Data ini penting agar pemerintah dapat menyusun program yang tepat sasaran, termasuk terkait perlindungan dan kesejahteraan petani,” ujar Bupati.
Pada kesempatan yang sama, Ketua APTI Lampung Timur, Susanto, menyampaikan harapan para petani agar penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan musim tanam.
Menurutnya, selama ini waktu pencairan dana sering kali tidak selaras dengan kebutuhan petani di lapangan.
“Yang kami harapkan dari dana DBHCHT adalah penyalurannya tepat waktu. Tahun-tahun sebelumnya dana baru turun sekitar bulan September, padahal kebutuhan petani sudah dimulai sejak April untuk persiapan musim tanam pada bulan Mei, Juni, dan Juli,” ungkap Susanto.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Ela menegaskan bahwa dana DBHCHT merupakan hak para petani tembakau yang harus disalurkan secara tepat waktu agar manfaatnya benar-benar dirasakan saat dibutuhkan.
Ia meminta agar persoalan tersebut segera dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur sehingga proses penyalurannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan petani.
“DBHCHT adalah hak para petani tembakau. Saya minta agar hal ini dikoordinasikan dengan BPKAD sehingga penyalurannya bisa tepat waktu. Selain itu, dalam proses rembuk atau pembahasan pengalokasian dana, APTI juga harus dilibatkan agar penyalurannya sesuai dengan kebutuhan para petani,” tegas Bupati.
Usai berdialog, Bupati bersama rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau tempat pengolahan daun tembakau milik petani. Selain melihat proses pascapanen, Bupati juga turun langsung ke lahan untuk mengecek kondisi pertanaman tembakau yang saat ini sedang dibudidayakan.
