Lampung Utara, Rilis Publik – Soal perkembangan realisasi Revitalisasi PAUD di kabupaten Lampung Utara tahun 2026 indikasi tertutupnya informasi dari bidang yang membawahi menimbulkan sejumlah dugaan, sontak pejabat akui bosan dengan pekerjaan yang di berikan oleh pemerintahan Hamartoni.
Dugaan ini di lakukan Yeni Sulistina kepala bidang (Kabid) pembinaan Paud saat di konfirmasi awak media.
Bukan tanpa alasan, konfirmasi yang sempat akan di ajukan pada dirinya keterkaitan menyusul viralnya rumor dugaan pungli berupa setoran atau fee atas program pusat berupa Revitalisasi sekolah di Lampung Utara.
“Jangan di rekam saya tidak mengizinkan di rekam-rekam” ujarnya pada sejumlah wartawan. Kamis (5 November 2026).
Kendati demikian Yeni Sulistina menyebut, Paud di kabupaten Lampung Utara yang mendapatkan program Revitalisasi pada tahun 2026 ini sebanyak 47 Paud. “Kemarin yang MoU 47 sekolah” singkatnya.
Soal progres Revitalisasi sekolah Paud sudah sampai dimana, dan indikasi keberatannya program itu di konfirmasi wartawan. Yeni menegaskan bahwa jabatan yang ia embat sudah membosankan dan begitu lama.
“iya saya sudah bosen jadi Kabid Paud, sudah terlalu lama saya jadi Kabid Paud” tegas Yeni.
Kondisi ini tentunya dapat menjadi perhatian serius bupati kabupaten Lampung Utara, pihak Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bahkan Inspektorat untuk menunaikan calon pengganti pejabat yang sudah bosan bekerja.
Hal ini tentunya, dapat mempengaruhi kinerja kepemimpinan Bupati dan pelayanan terhadap publik, bila tidak di koreksi dan di kabulkan keingan dari pejabat yang di maksud.
Sebagai informasi, soal program revitalisasi sekolah di kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2026. Viral di media masa, seperti di kutip dari Radar Cyber Nusantara, berjudul (Heboh! Dugaan Fee 10% Proyek Revitalisasi Diknas Lampura, Bupati Hamartoni: Saya Tidak Pernah Tahu, Kominfo Yang Akan Jelaskan)
Disana di duga nama bupati Hamartoni di catut sebagai penerima setoran dari tarikan Fee atas program revitalisasi sekolah termasuk Paud. Hamartoni membantah dirinya tidak pernah tahu adanya praktik yang di maksud.
Soal pelayanan publik oleh Kabid Paud yang di nilai kurang pantas dengan menyebut bahwa dirinya bosan menjadi Kabid Paud saat di konfirmasi wartawan, hal ini dapat di duga efek samping dari rumor nama bupati di sebut-sebut di pemberitaan, yang memerintahkan memungut fee atas revitalisasi sekolah.
Dimana hal ini, terindikasi telah menggangu kesetabilitasan mental pelayan yang di berikan Yeni Sulistina sebagai Kabid Paud dinas pendidikan kabupaten Lampung Utara.
Sampai berita ini di tayangkan, kepala BKPSDM belum terkonfirmasi tanggapannya, soal pernyataan Kabid Paud telah bosan dengan jabatan yang kini ia emban. (Andre-Fran)
