Lampung Utara, Rilis Publik – Sikap Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Yeni Sulistina, kembali menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan tertutupnya akses informasi publik terkait program bantuan pendidikan anak usia dini. Rabu (11/11/2026).
Persoalan ini bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, Ekspres Today melalui pemberitaannya pada 21 April 2026 menyoroti sikap Kabid PAUD yang disebut enggan membuka data penerima bantuan dengan nilai anggaran sekitar Rp1,6 miliar yang diperuntukkan bagi 32 lembaga PAUD.Dalam pemberitaan tersebut, keterbukaan informasi mengenai penerima bantuan berupa Alat Permainan Edukatif (APE), buku, dan laptop menjadi perhatian publik. Bahkan, alasan bahwa data penerima harus melalui persetujuan kepala dinas turut menjadi sorotan.
Belum tuntas pertanyaan publik mengenai transparansi program tersebut, persoalan kembali mencuat terkait program revitalisasi PAUD yang disebut melibatkan 47 lembaga.Dugaan adanya fee dalam pelaksanaan program revitalisasi di dinas pendidikan kabupaten Lampung tahun 2026 ini, yang viral di berbagai media. Dugaan tersebut tentu memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak terkait.Sementara, dalam konfirmasi wartawan mengenai klarifikasi yang di maksud, dalam pertemuan dengan kabid PAUD yang bersangkutan Yeni sempat menyebutkan bahwa dirinya sudah bosan dengan jabatan yang dia emban sekarang.
Rangkaian pemberitaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen keterbukaan informasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, khususnya pada bidang yang mengelola program pendidikan anak usia dini.Padahal, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terlebih ketika program yang dijalankan menggunakan anggaran negara dan menyangkut kepentingan lembaga pendidikan serta masyarakat.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik, sementara badan publik berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Publik tentu berhak mengetahui siapa saja lembaga penerima bantuan, berapa nilai bantuan yang diterima, bagaimana mekanisme penyalurannya, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.Jika memang tidak terdapat informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum, tidak semestinya data terkait penggunaan anggaran publik menjadi sulit diakses masyarakat.Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan tersebut.
Inspektorat Kabupaten Lampung Utara juga patut melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban program.Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati Lampung Utara diharapkan memastikan seluruh jajaran menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik.Hingga berita ini di rayangkan, dugaan minimnya informasi dari oknum pejabat Yang bersangkutan dan informasi dalam program revitalisasi sekolah di kabupaten Lampung Utara masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat. (Fran.Tim)
