LAMPUNG UTARA, Rilis Publik – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Utara memastikan penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 telah direalisasikan selama delapan bulan hingga Agustus. Sementara itu, pengajuan pencairan untuk empat bulan berikutnya saat ini tengah diproses.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Utara, Kasim, SE, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
Menurut Kasim, secara administratif penyaluran ADD di Kabupaten Lampung Utara tidak mengalami kendala. Bahkan, pemerintah daerah kini kembali mengusulkan pencairan ADD untuk periode empat bulan berikutnya.
“Bahkan yang empat bulan di tahun 2026 ini sedang diajukan untuk segera dicairkan. Karena yang delapan bulan sebelumnya sampai Agustus itu sudah lama disalurkan ke desa-desa,” terang Kasim.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons keluhan masyarakat di sejumlah desa terkait keterlambatan pembayaran gaji atau penghasilan perangkat desa.
Kasim menjelaskan, apabila terdapat perangkat desa yang mengaku belum menerima gaji hingga belasan bulan, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab, menurutnya, hal itu bisa berkaitan dengan persoalan pengelolaan keuangan di tingkat desa masing-masing.
“Soal itu, nanti kami juga akan melakukan monitoring terkait kebenarannya, di desa mana saja yang bermasalah soal Alokasi Dana Desa dan gaji perangkat desa,” tambahnya.
Sebelumnya, informasi mengenai keterlambatan pembayaran gaji atau upah perangkat desa hingga belasan bulan ramai beredar di media sosial. Informasi tersebut disampaikan melalui sejumlah akun, termasuk akun anonim, sehingga membutuhkan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut.
Menindaklanjuti informasi tersebut, media ini melakukan konfirmasi langsung kepada Dinas PMD Kabupaten Lampung Utara guna memastikan kondisi sebenarnya serta memperoleh penjelasan dari pihak yang berwenang.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya rencana monitoring dari Dinas PMD, publik kini menantikan penelusuran lebih lanjut terhadap desa-desa yang diduga mengalami keterlambatan pembayaran penghasilan perangkat desa, termasuk kejelasan penyebab dan penyelesaian persoalannya. (Fran)











