Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara, Polda Lampung Didesak Telusuri Aset dan Kemungkinan TPPU

Senin, 16 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG UTARA, Rilis Publik – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019 lalu kini menjadi perhatian publik. Selain mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, penyidik Polda Lampung juga didorong untuk menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana tersebut. Senin (16/11/2026).

Sorotan ini muncul setelah adanya informasi yang dihimpun tim media mengenai sejumlah aset dan aktivitas usaha milik salah satu kontraktor yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara itu.

Bagaimana tidak salah satu nama yang menjadi perhatian dalam penelusuran tim media adalah Basri bin Bandarudin, yang diketahui yang berdomisili di Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, terdapat sejumlah aset dan kegiatan usaha yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, di antaranya:

Tiga unit rumah mewah. Satu unit kandang ayam yang status perizinannya masih perlu dikonfirmasi di pemerintahan kabupaten Lampung Utara. Bangunan bedeng kontrakan dengan jumlah puluhan pintu.
Beberapa unit kendaraan roda empat yang disebut sebagai mobil mewah.
Aktivitas usaha pemasok atau suplier daging untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Informasi mengenai aset tersebut tentu perlu ditelusuri secara objektif, termasuk kepemilikan sebenarnya, waktu perolehan, sumber pembiayaan, serta kesesuaiannya dengan profil penghasilan yang bersangkutan.

Sebab, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, penelusuran tidak semestinya hanya berhenti pada perbuatan pidana dan penetapan tersangka. Aspek aliran dana serta kemungkinan adanya penyamaran atau pengalihan hasil tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh.

Publik Pertanyakan Kemungkinan Penerapan UU TPPU
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas memasukkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal atau predicate crime dan
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU TPPU.

Sementara itu, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 mengatur berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang, termasuk perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Dengan adanya ketentuan tersebut, penelusuran aset menjadi salah satu aspek penting yang patut dipertimbangkan apabila ditemukan bukti dan indikasi yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang siapa saja yang terlibat menikmati dan menyembunyikannya.

Pertanyaan yang kemudian muncul di tengah masyarakat, apakah penyidik Polda Lampung juga akan mengembangkan penelusuran terhadap aset dan transaksi keuangan para pihak yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek jalan tersebut.

Apakah kemungkinan penerapan UU TPPU telah menjadi bagian dari pengembangan penyidikan, khususnya untuk mengungkap ke mana aliran dana hasil dugaan penyimpangan proyek tersebut mengalir agar pemulihan Kerugian Negara Jangan Diabaikan.

Penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap pihak yang terbukti bersalah. Upaya pemulihan kerugian keuangan negara juga merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi.

Melalui penelusuran aset dan pembuktian aliran dana, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi harta kekayaan yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, apabila ditemukan bukti yang cukup, pengembangan perkara melalui instrumen UU TPPU dapat menjadi salah satu langkah hukum untuk menelusuri dan memproses hasil tindak pidana korupsi, sekaligus mendukung upaya pemulihan aset negara.

Delapan Kontraktor Sempat Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan pada awal Oktober 2026 dalam perkara dugaan korupsi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019.

Dua proyek tersebut yakni pekerjaan peningkatan Jalan Desa Isorejo–Bandar Agung dan Jalan Desa Sukamaju–Simpang Tatakarya.

Berdasarkan pemberitaan mengenai hasil penghitungan BPKP Perwakilan Lampung, dugaan kerugian keuangan negara dalam kedua proyek tersebut mencapai miliaran rupiah.

Perkembangan berikutnya, sejumlah pemberitaan pada November 2026 menyebutkan berkas tujuh tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan memasuki tahapan penyerahan kepada jaksa penuntut umum. Penanganan terhadap satu tersangka lainnya dilaporkan dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia.

Dengan perkembangan tersebut, publik berharap penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pembuktian dugaan penyimpangan pekerjaan fisik, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan aliran dana dan aset yang berkaitan dengan perkara tersebut, guna meminimalisir kerugian negara.

Penyebutan nama maupun aset bukan merupakan pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Asas praduga tak bersalah dan hak jawab tetap harus dihormati. (Fran-tim)

Berita Terkait

Kadis PMD Lampung Utara Pastikan ADD 2026 Sudah Disalurkan 8 Bulan, Empat Bulan Berikutnya Segera
Polsek Tanjung Raja Amankan Tiga Terduga Pelaku Pencurian Konter, Kerugian Korban Ditaksir Rp8 Juta
Gubernur Mirza Resmikan Jalan Simpang Kiluan – Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Pangkas Waktu Tempuh
Pemkot Metro Perkuat Intervensi Harga Pangan
Pemkab Lampung Utara Perkuat Kerjasama Pendidikan Pascasarjana dengan Universitas Lampung
Keliru: Soal Pengalihan dan Pungli Anggaran IDM Kadis Dan TA Ungkap Itu Tidak Ada
Dua Perkara Hukum Menimpa MT: Kasus Kabel PT GGP dan Perkara di Unit PPA Polres Lamtim
Bukan Kali pertama Kabid PAUD Disdik Lampung Utara Disorot, Transparansi Informasi Publik Dipertanyakan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 20:29

Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara, Polda Lampung Didesak Telusuri Aset dan Kemungkinan TPPU

Senin, 16 November 2026 - 18:03

Kadis PMD Lampung Utara Pastikan ADD 2026 Sudah Disalurkan 8 Bulan, Empat Bulan Berikutnya Segera

Minggu, 15 November 2026 - 12:23

Polsek Tanjung Raja Amankan Tiga Terduga Pelaku Pencurian Konter, Kerugian Korban Ditaksir Rp8 Juta

Minggu, 15 November 2026 - 09:04

Gubernur Mirza Resmikan Jalan Simpang Kiluan – Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Pangkas Waktu Tempuh

Minggu, 15 November 2026 - 09:02

Pemkot Metro Perkuat Intervensi Harga Pangan

Berita Terbaru