BOJONEGORO // Rilispublik – Polemik seputar PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) terus bergulir dan menyedot perhatian publik. Namun di balik riuh perdebatan, muncul penilaian bahwa isu tersebut mulai bergeser dari substansi, bahkan cenderung menyeret opini ke arah konflik kepentingan elit.
Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Bojonegoro, Dr. K.H. Tamam Syaifudin, mengingatkan agar polemik tidak dibesar-besarkan hingga mengaburkan persoalan yang lebih mendesak bagi masyarakat.
“Persoalan BPR memang penting. Tapi kalau dilihat lebih dalam, nuansanya justru lebih kuat pada konflik kepentingan elit, bukan kebutuhan mendesak masyarakat luas,” tegasnya.
Menurutnya, energi publik dan perhatian politik seharusnya diarahkan pada persoalan nyata yang langsung dirasakan rakyat, bukan terjebak pada isu yang minim dampak langsung.
Ia mencontohkan berbagai persoalan krusial yang saat ini dihadapi masyarakat Bojonegoro, mulai dari kelangkaan elpiji, lonjakan harga kebutuhan pokok pasca Lebaran, hingga perlunya sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga.
Tak hanya itu, sejumlah program sosial juga dinilai perlu mendapat perhatian serius, seperti hilangnya anggaran santunan kematian, program angkutan gratis pelajar, nasib tunjangan kinerja guru madin dan tenaga honorer, hingga program beasiswa yang dinilai belum efektif akibat prosedur yang berbelit.
“Masih banyak wali murid menunggak biaya sekolah sampai ijazah anaknya tertahan. Di Surabaya, pemerintah hadir dengan solusi konkret—biaya dilunasi bagi warga tidak mampu. Kebijakan seperti ini yang seharusnya diperjuangkan,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar kader Partai Golkar tetap berpijak pada kepentingan rakyat, bukan terseret arus isu yang hanya ramai di permukaan.
“Jangan sampai terjebak dalam narasi yang tidak memberi keuntungan bagi masyarakat maupun secara politik. Ramai iya, tapi dampaknya nyaris tidak terasa bagi rakyat kecil,” tandasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro, Anis Musthafa, menegaskan komitmen fraksinya untuk tetap mengedepankan sikap proporsional dalam menyikapi polemik, termasuk terkait PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
“Kami menangkap pesan penting dari Dewan Pertimbangan. Fokus utama tetap pada persoalan yang berdampak langsung bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Fraksi Golkar akan terus mendorong lahirnya kebijakan yang solutif dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
“Kami ingin setiap kebijakan benar-benar terasa manfaatnya. Politik harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar meramaikan polemik,” pungkasnya.
Di tengah dinamika yang berkembang, publik kini menunggu arah kebijakan yang lebih konkret,apakah polemik BPR akan melahirkan perbaikan nyata, atau sekadar menjadi isu sesaat yang tenggelam di tengah kepentingan elit.
[Ahmad]
