BOJONEGORO //Rilis Publik – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro, Anis Musthafa, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengalokasikan anggaran Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah (PSD) tahun ini yang mencapai sekitar Rp175 miliar.
Menurutnya, besarnya nilai anggaran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Fraksi Golkar mengapresiasi program PSD ini. Dengan nilai yang cukup besar, kami berharap dinas terkait dapat segera menindaklanjuti agar seluruh pekerjaan bisa berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan,” ujar Anis Musthafa.
Adapun sejumlah titik pekerjaan yang menjadi prioritas dalam program tersebut meliputi pembangunan Pasar Kota senilai Rp80,036 miliar, penataan Alun-alun sebesar Rp28 miliar, rekonstruksi Jalan Ngambon–Bobol Rp15,857 miliar, pelebaran Jalan Purwosari–Glagah Rp21,258 miliar, serta penggantian Jembatan Mojorejo–Tapelan Rp15,110 miliar.
Selain itu, terdapat pula kegiatan rehabilitasi Masjid Jami’ Darussalam senilai Rp7,852 miliar, pembangunan pelindung tebing di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan sebesar Rp4,059 miliar, serta pelindung tebing di Desa Ngaglik, Kecamatan Kasiman senilai Rp3,1 miliar.
Anis menegaskan, percepatan pelaksanaan program menjadi kunci agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Ia juga berharap proyek-proyek tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap pekerjaan ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur yang baik tentu akan mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan dalam rapat bersama Komisi D DPRD Bojonegoro dengan dinas teknis seperti PU Bina Marga, PU Cipta Karya, dan PU Sumber Daya Air, proyek-proyek dengan nilai besar akan diprioritaskan untuk mulai dilaksanakan pada bulan April 2026.
“Targetnya, pada Mei hingga Juni pekerjaan sudah bisa berjalan secara maksimal di lapangan. Ini penting agar tidak terjadi keterlambatan yang berdampak pada kualitas maupun serapan anggaran,” jelasnya.
Fraksi Golkar, lanjut Anis, akan terus melakukan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan hasil optimal bagi masyarakat Bojonegoro.
“Pengawasan akan kami lakukan secara maksimal, karena ini menyangkut kepentingan publik. Harapannya, seluruh program PSD ini benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” pungkasnya.
[Ahmad Gz]
