Banten (Rilis Publik) – Ketua Lembaga pengawasan kebijakan Pemeritah dan keadilan (LP KPK) Provinsi Lampung Ahmad Yusuf Angkat Bicara Terkait Pernyataan Kontroversial yang diutarakan Menteri Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto baru-baru ini menuai kecaman dari berbagai kalangan setelah membuat pernyataan yang menyinggung profesi wartawan dan LSM.
Dalam sebuah kesempatan, Menteri Desa menyebutkan bahwa wartawan adalah “bodrek” dan LSM hanya senang mencari kesalahan Kepala Desa. Pernyataan tersebut langsung mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, diantaranya wartawan, LSM, dan masyarakat sipil.
Banyak pihak yang merasa bahwa pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut tidak hanya menyinggung profesi wartawan dan LSM, tetapi juga menghina dan merendahkan peran mereka dalam memantau dan mengawasi kinerja pemerintahan.
“Pernyataan Menteri Desa Yandri Susanto tersebut sangat tidak pantas, tidak tepat dan tidak profesional,” kata seorang wartawan. “Kami sebagai wartawan memiliki peran penting dalam memantau dan mengawasi kinerja pemerintahan, dan tidak pantas untuk disebut sebagai ‘bodrek’, ujar Pimpinan Umum Rilis Publik Raden Bagus Satria, S.H. M.H.
LSM juga mengeluarkan pernyataan yang sama, menyatakan bahwa pernyataan Menteri Desa tersebut tidak hanya menyinggung profesi mereka, tetapi juga menghina dan merendahkan peran mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Menteri Desa belum memberikan klarifikasi atau permintaan maaf atas pernyataannya tersebut.
Untuk diketahui, Mendes PDTT Yandri Susanto sudah membuat kontroversial sejak awal dilantik, pasalnya ia menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk acara haul ibunya. Surat yang ditandatangani oleh Yandri bertepatan pada hari ia dilantik menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada 21 Oktober 2024. Padahal kop surat dan stampel resmi tidak seharusnya digunakan untuk acara pribadi maupun keluarga
Daftar LSM dan Wartawan Di Banten Yang Akan Menyikapi Statemen Kemendes yang mengatakan bahwa program dana yang menggangu adalah LSM dan Wartawan Bodrex yaitu :
- Perkumpulan Gerakan Moral Anti
2. Lsm kpk – Nusantara Perwakilan Banten.
3. Lsm Rakyat Peduli – NKRI
4. Aliansi Serang Bersatu.
5. Media Bungas Banten
6. Transparansi For masyarakat Banten7. KKPM Kota Serang
8. Aliansi pamungkas Banten
9. PPKRI Banten
10. Media kabarindo79.com
11. GASAK Banten
12. Gapura Banten
13. GTR Banten
14. GERAM Indonesia
15. KP3B
16. Aliansi Monitor Dan Kritisi Banten
17. Karat Banten
18. Inakor Banten
19. GEMMA Banten
20. Advokasi Rakyat Untuk Nusaantar
21. MAPAN. Masyarakat pemantau anggaran negara.
22. SROJA INDONESIA
23. Madia Seroja IndonesiaMedia karya indonesia
24. JAM Banten
25. Aktivis Serang Selatan
26. Media karya indonesia
27. LSM GERHANA INDONESIA
28. Media Zona Reformasi
29. MCJ (media center Jayanti)
30. GNR Indonesia
31. Aliansi Serang Bersatu.
32. Media Bungas Banten
33. Perkumpulan pemuda peduli industri (PPIPN)
34. LSM JKI
35. media anti korupsi
36. Barisan depan anti koruptor dan kriminal (BADAKK).
37. Media Selaras Online
38. Media koranpemberitaankorupsi.id
39. Lipsus media.com
40. PPKRI Banten
41. Media matadunia.News
42. KARABEN RI
43. MAPAK BANTEN
44. KOMUNITAS BANTEN RAYA (KOBAR)
45. Aliansi Muda Banten (AMB)
46. PORTAL BANten
47. Sidik berita
48. Globa
49. Wartapos
50. LSM GPPAM
51. Kilasnusantara
52. Transparasi publik.
53. Global
54. SRIWIJAYA TODAY
55. Compaskotanews.com
56. Beritafaktabanten.com
57. Beritasatubanten.com
58. GRUP organisasi DPD PPWI BANTEN
59. Media Bintangnusantaranews.com
60. G.W.I. GABUNGAN WARTAWAN INDONESIA
61. media kovitv.id
62. media republika
