Rilis Publik | Jakarta, – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Prabu Satu Nasional, Teungku Muhammad Raju,
angkat bicara terkait lambannya penanganan laporan masyarakat terhadap Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali, yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak satu tahun yang lalu.
Dalam pernyataan resminya, Teungku Muhammad Raju menegaskan pentingnya KPK untuk menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan kecepatan dalam menangani setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang masuk.
“Kami memahami kekecewaan masyarakat terhadap belum adanya kejelasan atas laporan yang telah disampaikan sejak tahun lalu. Keterlambatan ini bisa menimbulkan preseden buruk dan menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap proses hukum,” ujar Teungku Muhammad Raju.
Ia juga menegaskan bahwa Prabu Satu Nasional mendukung penuh langkah masyarakat yang proaktif dalam melaporkan dugaan penyimpangan pejabat publik, sebagai bagian dari kontrol sosial dan upaya menjaga integritas pemerintahan.
“KPK harus menunjukkan independensinya. Jika ada laporan valid dari masyarakat, maka KPK wajib memberikan penjelasan dan progres, bukan membiarkannya mengendap tanpa kepastian,” tambahnya.
Teungku Muhammad Raju juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya media dan organisasi masyarakat sipil, untuk terus mengawal kasus ini dengan obyektivitas dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Kami tidak menghakimi siapa pun, tapi kami mendesak adanya kejelasan hukum. Proses harus transparan dan tidak tebang pilih,” tegas Ketua Umum Prabu Satu Nasional itu.
Sebagaimana diketahui, laporan terhadap Pj Bupati Kampar, Hambali, dilayangkan oleh Masyarakat Anti KKN Indonesia (Makin) sejak tahun 2024 lalu, namun hingga kini belum ada perkembangan berarti dari pihak KPK.(Rapel/tim)
