Dana Bantuan P3A Bone Rp38 Miliar Diduga Diambil Paksa, Kelompok Tani Hanya Diberi Rp1 Juta

Kamis, 24 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BONE, Rilis Publik— Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bone menyalurkan bantuan kepada kelompok tani di Desa Mattoangin, Kecamatan Tellu Siattinge. Sebanyak 196 kelompok penerima masing-masing mendapat alokasi Rp195 juta, sehingga total anggaran mencapai Rp38,22 miliar.

Namun, yang terjadi sungguh memiriskan. Dana bantuan tersebut diduga diambil paksa oleh pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bone.

Perlu diketahui bersama, status P3A adalah wadah resmi petani pemakai air yang dibentuk secara demokratis untuk mengelola irigasi — bukan untuk menguasai atau mengambil paksa dana kelompok tani secara sepihak.

Informasi dihimpun dari sejumlah kelompok P3A, antara lain P3A Matahari, P3A Sipatau, dan P3A Toddopuli.

Para pengurus mengakui, dana sebesar Rp195 juta memang masuk ke rekening masing-masing kelompok setelah dicairkan. Namun, dana tersebut kemudian diambil oleh ketua kelas yang bernama Nasrullah, yang berdomisili di Kota Makassar.

Setelah itu, setiap kelompok hanya diberikan Rp1 juta saja, sementara seluruh kegiatan dikuasai oleh pihak yang disebut sebagai ketua kelas, yakni Nasrullah dan Syamsu Alam.

Ketua Kelompok P3A Skasmao, Kasman, mengonfirmasi hal tersebut.
“Pekerjaan ini dikendalikan oleh Nasrullah dan Syamsu Alam,” ujarnya, Selasa (22/9/2026).

“Saya akan melaporkan hal ini ke Tipidkor Polres Bone terkait pengambilan paksa dana bantuan kelompok tani tersebut,” tegasnya.

Berikut konsekuensi hukum yang dapat menjerat pelaku:

– Tindak Pidana Penggelapan — Pengurus atau ketua kelompok yang menyalahgunakan wewenang dapat dijerat pasal penggelapan (seperti Pasal 486 atau Pasal 488 KUHP baru), dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun atau lebih.
​
– Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) — Jika pengalihan atau penyelewengan bantuan menimbulkan kerugian keuangan negara, pelaku dapat dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anc

Berita Terkait

Aduan Bansos di Tanjungharjo Ditindaklanjuti, KKS BPNT Sumiati Diblokir dan Diganti
Golkar Turun ke Rumah Korban Puting Beliung, Sahila Tekankan Politik Harus Hadir untuk Rakyat
Dies Natalis ke-41 SMAN 3 Bojonegoro: Merawat Identitas Lokal, Menembus Cakrawala Global Lewat Kreativitas Generasi Muda
Debut di POPDA Jatim 2026, Pertina Bojonegoro Langsung Bawa Pulang Tiga Medali Perunggu
Konflik Tanah Berujung Laporan Polisi, Hubungan Ayah dan Anak di Bandungrejo Jadi Sorotan
73 Media Diundang PT ADS, Publik Perlu Tahu Kriteria dan Tujuan Peningkatan Mutu Jurnalis
Jam Pelayanan dan Kedisiplinan Aparatur Desa Mojodeso Jadi Sorotan, BPD Diharapkan Beri Penjelasan
Gemilang di POPDA Surabaya! Muaythai Bojonegoro Sabet 2 Emas dan 1 Perak, Bukti Pembinaan Atlet Membuahkan Hasil

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:30

Aduan Bansos di Tanjungharjo Ditindaklanjuti, KKS BPNT Sumiati Diblokir dan Diganti

Senin, 16 November 2026 - 03:06

Golkar Turun ke Rumah Korban Puting Beliung, Sahila Tekankan Politik Harus Hadir untuk Rakyat

Kamis, 12 November 2026 - 20:16

Dies Natalis ke-41 SMAN 3 Bojonegoro: Merawat Identitas Lokal, Menembus Cakrawala Global Lewat Kreativitas Generasi Muda

Rabu, 11 November 2026 - 20:38

Debut di POPDA Jatim 2026, Pertina Bojonegoro Langsung Bawa Pulang Tiga Medali Perunggu

Selasa, 10 November 2026 - 11:09

Konflik Tanah Berujung Laporan Polisi, Hubungan Ayah dan Anak di Bandungrejo Jadi Sorotan

Berita Terbaru

Provinsi Lampung

Pemprov Lampung Target 2.500 Sarjana Kembangkan Potensi Ekonomi Desa

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:11