Lampung Barat – (Rilis Publik) – Sudah menjadi konsumsi publik, aroma busuk terkonspirasi adanya dugaan gratifikasi Dana Desa sebesar Rp.16.000.000 per pekon / peratin (Kepala Pratin) yang diduga di koordinir bendahara dan koordinator DPK kecamatan untuk di setorkan ke elit penguasa Pada pencairan dana desa termin pertama tahun 2024, yang dibuat dengan sangat rapi terstruktur dan masif serta berpotensi terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Berbekal informasi yang ada di lapangan untuk memenuhi kelengkapan data, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia LSM GMBI dan Lp.Nasdem pun melakukan penelusuran lebih detail ke beberapa kepala desa (peratin) yang ada di Lampung Barat Provinsi Lampung.
Dalam proses penelusuran ini, mendapatkan informasi dalam bentuk nukti keterangan (BUKET) yang sudah bisa menjadi bukti petunjuk awal untuk mengungkapkan dugaan gratifikasi ini atau korupsi berjamaah milyaran.
Di Beberapa Keterangan Yang Di Dapat Oleh tim Pola Penyerahan Uang Senilai Total 16.000.000 Di Lakukan Dengan Penyerahan Secara Langsung Kepada Oknum Pejabat Penguasa Dan Ada Juga Yang Melalui Forum Kecamatan
Ketua LSM GMBI Distrik Lampung Barat Menuturkan “Dugaan Gratifikasi Pencairan Dana Desa Termin Pertama 2024 Ini Nilainya 16.000.000 Namun Di Nikmati Tiga Pintu” Ujarnya
Lebih Lanjut Dedi Menuturkan “Keterangan Keterangan Yang Di Dapat Di Lapangan Rinciannya,Oknum Pejabat 10.000.000 Yang Dikumpulkan dan Diserahkan Langsung Oleh Koordinator Kecamatan,Lalu Untuk Dua Instansi Dengan Masing Satu Instansi Senilai 3.000.000 Juga Diserahkan Langsung Ke Kantor Instansi Tersebut”
“Persoalan Classic Namun Sangat Serius Ini Mendapat Keluhan Dari Kepala Desa, ( Pratin ) Namun Mereka Tidak Bisa Berbuat Banyak, Makanya Mereka Berharap Besar LSM GMBI dan LP.Nasdem Bisa Mengangkat Permasalahan Ini Sehingga Mereka Bisa Berbuat Maksimal Dalam Pengelolaan Dana Desa”
Ketika Ditanya Langkah Apa Yang Akan Diambil Oleh tim Dengan Semangat Dedi Mengatakan “Dengan Bukti Keterangan (BUKET) Yang Telah Kami Dapatkan,Dugaan Ini Akan Kami Laporkan Ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Secara Langsung Dalam Waktu Dekat Ini” Tutupnya mengakhiri Pembicaraan
Fenomena Setoran Dana Desa Sendiri Sudah Membuat Para Kepala Desa Gerah Dan Pusing Tujuh Keliling Namun Tidak Berdaya Dalam Menolaknya Karna Akan Di Nilai Sebagai Pemberontak dan akan bakal kena masalah karna setoran tersebut beberapa masuk kepada para penguasa penguasa Lampung Barat
Sementara Di Kalangan Masyarakat Sangat Santer Diperbincangkan hangat Yang Sudah Sepatutnya Untuk Menjadi Perhatian Serius Oleh Semua Kalangan Khususnya Bagi pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dan inspektorat Lampung Barat agar segera mengambil tindakan
Kami berharap kepada Jaksa agung dan Bareskrim Polri bener bener mengusut serius tindakan yang merugikan uang negara dan menindak tegas para pelakunya agar penggunaan dana desa bener bener tersalurkan sesuai juknis nya ungkap Para pentolan Lembaga lembaga Independent
(Raidison Naga rio – Tim )
