Kontraktor Kecil Bojonegoro Terpinggirkan di Tengah APBD Rp 7,9 Triliun

Kamis, 14 Agustus 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO Rilis Publik – Sunguh miris, di tengah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun ini yang mencapai Rp 7,9 triliun. Alih-alih menjadi berkah bagi pelaku usaha jasa konstruksi lokal, para kontraktor kecil justru menghadapi situasi terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Mekanisme Penunjukan Langsung (PL), yang seharusnya menjadi pintu proyek bagi kontraktor kecil, nyaris tidak terlihat. Sejumlah pengusaha lokal mengaku tidak mendapatkan satu pun paket PL, padahal secara regulasi mekanisme ini diperuntukkan bagi proyek bernilai tertentu agar melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah.

“Dulu, meski sedikit, kami masih dapat satu paket PL. Sekarang semua gelap, tidak ada penjelasan. APBD besar, paket PL ada, tapi hilang,” ujar seorang kontraktor lokal yang enggan disebut namanya.

Selain PL yang lenyap, proses tender proyek dinilai semakin rumit. Persyaratan lelang berubah signifikan tanpa sosialisasi memadai, membuat banyak kontraktor kecil tidak siap. Dokumen dukungan yang menjadi syarat utama disebut semakin sulit dipenuhi, sehingga peluang hanya terbuka untuk pihak-pihak yang sudah siap sejak awal.

Akibatnya, sebagian kontraktor kecil mulai mempertimbangkan untuk berhenti sementara dari bisnis konstruksi.

“Mungkin harus mencari usaha lain dulu. Nanti kembali kalau tata kelola jasa konstruksi sudah membaik,” ujar sumber lain.

Fenomena ini memunculkan dugaan monopoli proyek oleh segelintir pihak, di mana paket pekerjaan tidak didistribusikan secara merata. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip pemerataan ekonomi daerah dan menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam membina serta memberdayakan kontraktor lokal.

Ironisnya, para kontraktor enggan mengadu ke DPRD atau Bupati. Mereka pesimis aduan akan membuahkan hasil.

Dengan APBD yang begitu besar, ketiadaan transparansi dalam distribusi proyek menjadi pertanyaan besar. Publik berhak tahu ke mana perginya paket PL, mengapa proses tender dipersulit, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini.

“Percuma. Hasilnya pasti mengecewakan,” kata seorang pelaku usaha sambil tersenyum pahit.

Red…

Berita Terkait

Plat Merah Jadi Hitam, Mobil Dinas Lampura Diduga Disalahgunakan
PTBA Hadirkan Akses Air Berbasis Energi Surya bagi Warga Talang Jawa Sidomulyo I
Polsek Rambang Gelar Program BELIDA ASRI, Bersihkan Masjid dan Lingkungan Desa Sugihwaras Barat
UPPKB Sajoening Gencar Tindak Kendaraan ODOL, Jaga Infrastruktur Dan Tekan Angka Kecelakaan
Anak Perusahaan PTBA, PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) Raih Juara 3 Apresiasi EBTKE 2026 dari Kementerian ESDM
IMF Soroti Tower Mitratel di Tanjung Baru, Warga Minta Legalitas dan Keselamatan Diverifikasi
Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 Republik Indonesia, Kapolsek Rambang Tekankan Pentingnya Cinta Tanah Air
Tumbuhkan Semangat Belajar Anak, KKN-TK Kelompok 13 Unigoro Gelar Bimbingan Belajar di SDN Bobol V

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 21:46

Plat Merah Jadi Hitam, Mobil Dinas Lampura Diduga Disalahgunakan

Selasa, 22 September 2026 - 20:10

PTBA Hadirkan Akses Air Berbasis Energi Surya bagi Warga Talang Jawa Sidomulyo I

Jumat, 18 September 2026 - 16:53

Polsek Rambang Gelar Program BELIDA ASRI, Bersihkan Masjid dan Lingkungan Desa Sugihwaras Barat

Selasa, 8 September 2026 - 09:46

UPPKB Sajoening Gencar Tindak Kendaraan ODOL, Jaga Infrastruktur Dan Tekan Angka Kecelakaan

Minggu, 6 September 2026 - 11:06

Anak Perusahaan PTBA, PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) Raih Juara 3 Apresiasi EBTKE 2026 dari Kementerian ESDM

Berita Terbaru

Bandarlampung

Kemah Bhakti Satya Linmas Kota Bandarlampung Resmi Ditutup

Jumat, 25 Sep 2026 - 21:03