Jakarta, Rilis Publik – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meresmikan Lampung Refinery milik PT Pacrim Nusantara Lestari Foods di Cargill Main Office di Kecamatan Panjang, Senin (20/10). Peresmian ini menandai perjalanan 50 tahun Cargill beroperasi di Indonesia.
Dalam sambutannya, Mirza mengatakan investasi perusahaan berskala global ini menegaskan posisi Lampung sebagai daerah yang memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam, tenaga kerja, maupun infrastruktur pendukung.
Ia juga mengungkapkan Lampung sedang bergerak cepat dari sentra produksi pertanian menuju pusat industri pengolahan. Menurutnya, keberadaan Lampung Refinery menjadi bukti nyata transformasi ekonomi daerah menuju sektor industri bernilai tambah.
“Saat ini, sekitar 30 persen PDRB Lampung berasal dari sektor pertanian dan perkebunan, sementara industri pengolahan baru mencapai 19 persen. Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan signifikan pada sektor industri pengolahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
Lebih lanjut, Mirza menyoroti pentingnya keberadaan fasilitas refinery bagi petani lokal. Dengan sekitar 190 ribu hektare kebun kelapa sawit di Lampung yang sebagian besar diusahakan oleh rakyat, ia menyebut bahwa keberadaan Lampung Refinery akan membuat rantai pasok lebih efisien, harga lebih stabil, dan petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Refinery ini akan menjadi daya ungkit bagi petani, menstabilkan harga, serta mendorong semangat replanting,” ungkapnya.
Selain berdampak langsung pada sektor hulu, kehadiran Lampung Refinery akan memperkuat sektor hilir seperti logistik, transportasi, dan industri turunan lainnya. Dengan investasi Cargill mencapai 200 juta dolar Amerika atau sekitar Rp3,3 triliun, fasilitas ini memiliki kapasitas produksi mencapai 1 juta ton minyak kelapa sawit per tahun.
“Ini bukan hanya langkah besar bagi Cargill, tetapi juga bagi masa depan industri pengolahan hasil pertanian di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus mendukung dunia usaha dengan peningkatan kualitas infrastruktur, digitalisasi layanan publik, penyederhanaan perizinan investasi, serta menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan kondusif,” tuturnya.
