Desa Popisi Terguncang Dugaan Penyimpangan Anggaran Baik ADD dan DD T.A. 2017 Sampai 2024. Publik Mendesak APH Bertindak Tegas

Senin, 3 November 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Banggai Laut, Rilis Publik – Masyarakat Banggai Laut kembali dihadapkan pada dugaan penyimpangan keuangan yang melibatkan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Banggai Laut. Dugaan penyimpangan ini terjadi dalam kurun waktu tahun anggaran 2017 hingga 2024.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun serta ketika awak media bertemu kades popisi “Rahmat Rukman” diruang kerjanya kantor desa pada selasa 28 oktober 2025 untuk menggali terkait data dan informasi lapangan yang kami peroleh sangat kuat dugaan kami bahwa, penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa di Desa Popisi diduga tidak transparan dan tidak akuntabel. Sejumlah masyarakat desa melaporkan bahwa mereka tidak mengetahui secara jelas bagaimana dana desa dan anggaran dana desa digunakan.

Masyarakat Desa Popisi dan sekitarnya mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan audit dan investigasi khusus yang menyeluruh terkait dugaan penyimpangan dana desa ini. Mereka berharap agar APH dapat mengusut tuntas kasus ini dan menindaklanjuti jika ditemukan adanya penyimpangan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan anggaran dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Dugaan penyimpangan dana desa dan anggaran dana desa di Desa Popisi menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang perlu diatasi.

Beberapa aitem dugaan penyimpangan ADD dan DD
di desa popisi antara lain :

1. Pembebasan lahan paud T. A. 2017. Rp. 30.000.000 (ADD)
2. Pengadaan meteran air 100 unit T. A. 2017. Rp. 35. 000.000 (DD)
3. Dana Bumdes T. A. 2017. Rp. 40. 000.000
4. pematangan lahan paud T. A. 2018. Rp. 10. 000.000 (ADD)
5. Pembangunan gedung paud T. A. 2018. Rp. 288. 512. 000 (DD)
6. Pembangunan sarana olahraga (lap.sepak bola) T. A. 2018. Rp. 213. 037. 000 (DD)
7. Pengadaan kendaraan roda dua T. A. 2018. Rp. 38. 681.000 (ADD)
8. Pembangunan drainase T. A. 2019. Rp. 206. 507.500. (DD)
9. Pembangunan pasar desa T. A. 2019. Rp. 238. 915.000. (DD)
10. insentif karang taruna T. A. 2019. Rp. 3. 900.000
11. program keramba tancap T. A. 2019. Rp. 130. 625.000 (DD)
12. pengadaan bibit ikan korapu T. A. 2020. Rp. 60.000.000 (DD)
13. Pengadaan body fiber 14 unit T. A. 2021. Rp. 217. 477. 500 (DD)
14. BLT 87 kk T. A. 2021. Rp. 313. 200. 000 (DD)
15. Pengadaan bibit durian sambung T. A. 2022. Rp. 20. 000.000 (DD)
16. Pengadaan body Fiber 8 unit T. A. 2023. Rp. 121. 200. 000 (DD)
17. Pengadaan lampu jalan T. A. 2023. Rp.15. 399. 000 (DD)
18. Rehabilitasi jembatan titian T. A. 2023. Rp. 375. 880.000 (DD)
19. Dana dukungan pilkades T. A. 2023. Rp. 18. 550. 000 (DD)
20. Rehabilitasi jembatan titian T. A. 2024. Rp. 205. 155. 000 (DD)
21. Pembangunan rumah layak huni 7 unit T. A. 2024. Rp. 183. 736. 000 (DD).

Kasus dugaan penyimpangan keuangan dana desa dan anggaran dana desa di Desa Popisi ini bukan pertama kali terjadi di Banggai Laut. Terdapat beberapa kasus korupsi yang telah dilaporkan sebelumnya, yang ada di desa matanga, tinakin laut, dan PDAM Balut dan telah ditetapkan 3 orang sebagai tersangka

Masyarakat berharap agar APH dapat segera melakukan audit dan investigasi terkait dugaan penyimpangan dana desa dan anggara dana desa di Desa Popisi. Hasil audit dan investigasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan dana desa dan anggaran dana desa serta menemukan solusi dalam penegakan hukum untuk permasalahan yang ada.

Dengan demikian, diharapkan kasus dugaan penyimpangan dana desa dan anggaran dana desa di Desa Popisi dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan APH untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Susanto & S. Sangadji Audit dan investigasi menyeluruh seperti yang diharapkan masyarakat Desa Popisi juga menjadi kebutuhan bagi organisasi teknologi ketika menerapkan lisensi perangkat lunak dengan solusi seperti KMSPico Windows 10 untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.

Berita Terkait

Sekjen PWDPI Desak APH Segera Bongkar Dugaan Penjualan Obat Golongan G di Jabodetabek
Kepala BGN Nanik S Deyang Mengundurkan Diri, Ini Alasannya
Spanyol Juara Piala Dunia 2026 usai Kalahkan Argentina
IMF Bereaksi Keras Soal Pernyataan Hotman Paris: Wartawan Bukan Profesi Kelas Dua, Pers Pilar Demokrasi
Pemprov Lampung Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat Bangun Tata Kelola Hukum Berkeadilan
KUHP 2023 & KUHAP 2025: Sinergi Baru Berantas Kejahatan Korporasi
Ketum Prabu Satu Nasional, Teungku Muhammad Raju, Desak Presiden RI Perjelas Skema Pengelolaan Blok Andaman untuk Aceh
Aktivitas Tambang Galian C di Patimpeng Diduga Ilegal, Aparat dan Pemda Diminta Jangan Tutup Mata

Berita Terkait

Minggu, 2 Agustus 2026 - 15:02

Sekjen PWDPI Desak APH Segera Bongkar Dugaan Penjualan Obat Golongan G di Jabodetabek

Rabu, 22 Juli 2026 - 12:41

Kepala BGN Nanik S Deyang Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Senin, 20 Juli 2026 - 07:06

Spanyol Juara Piala Dunia 2026 usai Kalahkan Argentina

Minggu, 19 Juli 2026 - 22:54

IMF Bereaksi Keras Soal Pernyataan Hotman Paris: Wartawan Bukan Profesi Kelas Dua, Pers Pilar Demokrasi

Minggu, 19 Juli 2026 - 09:01

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat Bangun Tata Kelola Hukum Berkeadilan

Berita Terbaru