MUSI BANYUASIN, Rilis Publik— Rentetan dugaan insiden yang berkaitan dengan fasilitas operasional PT Pertamina EP di wilayah Desa Jirak, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, mulai menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan teknis di lapangan.
Dalam kurun waktu sekitar satu tahun, masyarakat mencatat sejumlah peristiwa yang diduga bersinggungan dengan fasilitas migas, mulai dari pipa yang diduga mengalami kerusakan, persoalan sumur, dugaan dampak terhadap rumah dan lahan pertanian, anak yang diduga menjadi korban kebocoran gas, hingga yang terbaru dugaan pencemaran Sungai Jirak.
Pertanyaannya sederhana, tetapi serius: sampai kapan rangkaian persoalan seperti ini hanya dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri-sendiri?
Sebab ketika peristiwa datang berulang, sementara masyarakat terus berada di sekitar wilayah operasional, maka yang patut diperiksa bukan hanya insidennya, tetapi juga sistem keselamatan, pencegahan, pengawasan, mitigasi dan pemulihan lingkungan.
30 SEPTEMBER 2025: PIPA DIDUGA PECAH
Catatan masyarakat bermula pada 30 September 2025.
Sebuah pipa milik Pertamina diduga mengalami kerusakan atau pecah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian tersebut disebut tidak sampai menimbulkan kerugian langsung terhadap warga.
Namun, peristiwa itu menjadi bagian dari rangkaian yang kemudian kembali muncul beberapa bulan berikutnya.
15 FEBRUARI 2026: SUMUR 147 DAN RUMAH WARGA
Pada 15 Februari 2026, persoalan kembali mencuat.
Sumur 147 disebut mengalami kerusakan pada bagian casing.
Dampaknya disebut tidak lagi sebatas fasilitas produksi. Tiga rumah warga dilaporkan menjadi tidak layak huni akibat terdampak minyak. Lahan persawahan masyarakat juga disebut ikut terdampak.
Jika dugaan tersebut terbukti melalui pemeriksaan resmi, maka persoalannya menyentuh dua kepentingan sekaligus: keselamatan warga dan perlindungan lingkungan.
2 APRIL 2026: ANAK DIDUGA TERBAKAR
Pada 2 April 2026, muncul peristiwa yang jauh lebih sensitif.
Seorang anak di wilayah Jirak Jaya diduga mengalami luka bakar akibat kebocoran gas dari pipa Pertamina.
Ketika fasilitas industri berada berdekatan dengan aktivitas masyarakat, aspek keselamatan bukan lagi urusan internal perusahaan semata.
Keselamatan warga adalah kepentingan publik.
Karena itu, publik berhak mengetahui bagaimana sistem pengamanan, pemeriksaan dan mitigasi terhadap fasilitas tersebut dijalankan.
6 MARET 2026: SUMUR 160 DAN GAGAL PANEN
Persoalan lain muncul terkait Sumur 160.
Sumur tersebut disebut mengalami gangguan yang diduga berkaitan dengan kerusakan atau persoalan pada bagian perforasi.
Enam kepala keluarga disebut mengalami gagal panen setelah lahan persawahan mereka diduga terdampak air asin.
Persoalan ini kemudian mendapat perhatian DPRD, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan pihak Pertamina.
Pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel pun dilakukan.
Di titik inilah publik membutuhkan sesuatu yang lebih penting daripada perdebatan:
data.
Apa kandungan airnya?
Bagaimana kondisi tanahnya?
Dari mana sumber material tersebut?
Apakah ada hubungan dengan fasilitas Sumur 160?
Dan jika ada, siapa yang bertanggung jawab?
3 SEPTEMBER 2026: SUNGAI JIRAK KEMBALI DIUJI
Babak terbaru muncul pada 3 September 2026.
Saat pengambilan sampel terkait dugaan dampak Sumur 160, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin disebut menemukan indikasi baru berupa dugaan pencemaran di Sungai Jirak.
Persoalan ini menjadi semakin serius karena sungai tersebut berkaitan dengan aktivitas masyarakat.
Lebih ironis lagi, masyarakat Desa Jirak pada saat yang sama tengah menghadapi keterbatasan air bersih.
Warga bahkan harus berjibaku mencari sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.
Di satu sisi masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Di sisi lain, sumber air di sekitar mereka justru diduga mengalami persoalan lingkungan.
Ini bukan lagi isu kecil.
Ini menyangkut kebutuhan paling dasar manusia.
JIKA SUNGAI TERCEMAR, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Inilah pertanyaan yang kini tidak bisa terus dihindari.
Jika hasil pemeriksaan laboratorium nantinya membuktikan bahwa Sungai Jirak tercemar, maka harus ada pemeriksaan lebih jauh mengenai sumber pencemaran tersebut.
Jika sumbernya berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, maka harus dilihat apakah terjadi pelanggaran atau kelalaian.
Dan jika unsur pidana terpenuhi, persoalannya dapat berkembang menjadi perkara hukum.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pertanggungjawaban pidana atas pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi karena kelalaian dalam kondisi yang memenuhi unsur pasal terkait.
Dengan demikian, kelalaian yang terbukti secara hukum bukan sekadar persoalan administrasi.
Ada konsekuensi hukum yang dapat mengikuti.
Namun, siapa yang bertanggung jawab tidak boleh ditentukan oleh opini.
Harus ada pembuktian.
Harus ada investigasi.
Harus ada pemeriksaan teknis.
Harus ada hasil laboratorium.
Dan harus ada proses hukum apabila bukti menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana.
BUKAN HANYA PERUSAHAAN, PENGAWAS JUGA PATUT DIPERIKSA
Sorotan juga semestinya diarahkan kepada sistem pengawasan.
Jika sebuah wilayah mengalami persoalan berulang, maka pertanyaan berikutnya adalah:
Bagaimana pengawasannya?
Apakah inspeksi fasilitas telah berjalan sebagaimana mestinya?
Apakah potensi kebocoran dan kerusakan telah dipetakan?
Apakah setiap laporan masyarakat segera ditindaklanjuti?
Apakah rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar dilaksanakan?
Dan yang paling penting:
Apakah negara hadir sebelum persoalan membesar, atau baru turun tangan setelah masyarakat ramai bersuara?
Pertanyaan tersebut penting karena kegiatan industri migas memiliki risiko yang tidak kecil.
Masyarakat yang hidup berdampingan dengan fasilitas produksi tidak boleh menjadi pihak yang baru diperhatikan ketika persoalan sudah terjadi.
JANGAN SAMPAI MASYARAKAT MENJADI PIHAK YANG SELALU MENUNGGU
Warga membutuhkan kepastian.
Petani membutuhkan kepastian atas lahannya.
Pemilik rumah membutuhkan kepastian atas keselamatan tempat tinggalnya.
Orang tua membutuhkan kepastian bahwa anak-anak mereka aman.
Dan seluruh masyarakat membutuhkan kepastian bahwa sumber air mereka terlindungi.
Karena itu, apabila benar terjadi pencemaran, pemulihan lingkungan tidak boleh berhenti pada pengambilan sampel.
Harus ada langkah nyata.
Sumber pencemar harus dihentikan.
Dampak harus dipetakan.
Masyarakat terdampak harus mendapatkan perlindungan.
Lingkungan harus dipulihkan.
Dan apabila ditemukan pelanggaran hukum, proses penegakan hukum harus berjalan.
JIRAK JAYA MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR PENJELASAN
Kini masyarakat Jirak menunggu jawaban atas rangkaian persoalan tersebut.
Apakah seluruh kejadian hanya kebetulan yang berdiri sendiri?
Ataukah terdapat persoalan yang lebih serius dalam sistem keselamatan dan pengelolaan lingkungan?
Apakah dugaan pencemaran Sungai Jirak benar terjadi?
Jika benar, apa sumbernya?
Apakah ada kaitan dengan aktivitas operasional migas?
Jika ada, apakah terdapat kelalaian?
Dan apabila kelalaian terbukti memenuhi unsur pidana, apakah aparat penegak hukum berani menindak siapa pun yang secara hukum terbukti bertanggung jawab?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk vonis.
Ini adalah pertanyaan publik.
Sebab dalam negara hukum, perusahaan sebesar apa pun tidak berada di atas hukum.
Begitu pula pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.
Semua harus tunduk pada aturan apabila ditemukan bukti pelanggaran.
ENERGI UNTUK NEGARA, LINGKUNGAN UNTUK RAKYAT
Eksplorasi dan produksi migas memiliki arti penting bagi ketahanan energi nasional.
Namun, kepentingan energi nasional tidak boleh dipertentangkan dengan hak masyarakat atas keselamatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Masyarakat di sekitar wilayah produksi bukan sekadar penonton.
Mereka adalah warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan.
Karena itu, kasus Jirak Jaya layak dilihat lebih luas.
Bukan semata persoalan antara warga dengan perusahaan.
Bukan semata soal satu sumur.
Bukan semata soal satu pipa.
Dan bukan semata soal satu sungai.
Ini adalah ujian terhadap sistem keselamatan industri, pengawasan lingkungan dan keberanian negara memastikan hukum berjalan.
Jika semua dugaan itu nantinya tidak terbukti, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan resmi berdasarkan data.
Namun jika terbukti terdapat pencemaran dan kelalaian, publik tentu berhak bertanya:
Apakah hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, atau juga berani menyentuh korporasi dan pihak yang memiliki kewenangan ketika bukti memang mengarah ke sana?
Jirak Jaya kini menunggu bukan sekadar klarifikasi.
Masyarakat menunggu fakta.
Dan apabila fakta menemukan pelanggaran, masyarakat berhak menunggu pertanggungjawaban.
Sebab sungai bukan milik perusahaan.
Sawah bukan sekadar hamparan tanah.
Rumah bukan sekadar bangunan.
Dan keselamatan anak-anak bukan angka dalam laporan insiden.
Semuanya adalah hak warga negara yang wajib dilindungi.
