Kawal Hak Buruh Sawit, PC F.SPPP SPSI Rokan Hilir Instruksikan PUK Perkuat Konsolidasi

Jumat, 26 Juni 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

ROKAN HILIR, Rilis Publik– Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F.SPPP SPSI) Kabupaten Rokan Hilir secara resmi menyerukan penguatan konsolidasi ke seluruh Pengurus Unit Kerja (PUK) di wilayahnya. Langkah strategis ini diambil guna memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak normatif para buruh perkebunan kelapa sawit berjalan sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Dalam agenda pertemuan yang digelar di Lesehan Dahlia KM 18 Balam, Ketua PC F.SPPP SPSI Rokan Hilir, Samsul Tamrin Oppu Sunggu, menegaskan bahwa sektor perkebunan merupakan urat nadi perekonomian Rokan Hilir. Oleh sebab itu, kesejahteraan para pekerja wajib menjadi prioritas utama.

“Kami menginstruksikan seluruh jajaran PUK, termasuk yang berada di sektor-sektor perkebunan strategis, untuk aktif membangun dialog bipartit yang sehat dengan pihak manajemen perusahaan. PC F.SPPP SPSI Rohil siap mengawal langsung jika ada hak buruh yang diabaikan,” ujar Samsul Tamrin dalam pernyataan resminya.

Lebih lanjut, Samsul memaparkan tiga poin besar yang kini menjadi fokus utama PC F.SPPP SPSI Rokan Hilir:

  1. Kepastian Hak Normatif: Mengawasi secara ketat implementasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rokan Hilir, pemenuhan hak BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta kelayakan bonus atau lembur bagi buruh harian lepas maupun karyawan tetap.

  2. Kemitraan yang Setara: Mendorong perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Rohil agar tidak antipati terhadap keberadaan serikat pekerja. Sebaliknya, serikat pekerja harus dijadikan mitra strategis untuk merumuskan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang adil.

  3. Kondisi Kerja Layak dan Aman: Memastikan kepatuhan total terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perkebunan demi meminimalisir risiko kecelakaan kerja.

Di akhir penyampaiannya, Ketua PC F.SPPP SPSI Rohil tersebut juga mengingatkan agar seluruh kader dan anggota tetap menjaga kondusivitas wilayah serta selalu mengutamakan musyawarah dalam mencapai solusi terbaik.

“Tujuan kita jelas: buruh sejahtera dan iklim investasi perkebunan di Rokan Hilir tetap tumbuh positif,” pungkas Samsul.

Berita Terkait

Eks Ketua PUK SPPP-SPSI PT GMR Soroti PKB BKS-PPS: Desak Bonus 4 Bulan Upah Dikunci Tetap Sesuai Hukum Kebiasaan
Bukti Transfer Ungkap Dana Klaim Allianz Mengalir ke Pihak Ketiga, Ahli Waris Diduga Dipaksa Buat Video Klarifikasi
Pertanyakan Memorandum Bonus Karyawan, Ketua Pemuda Pancasila Rumbia 2 Gelar Pertemuan dengan Mantan Ketua PUK SPPP-SPSI PT. GMR
Pernyataan Sikap Resmi: Mantan Ketua PUK SPP-SPSI Desak Perusahaan Konsisten Bayar Bonus 4 Bulan Upah Sesuai Hukum Kebiasaan dan UU No. 13/2003
Pergeseran Klausul Bonus PKB BKS-PPS 2026: Sorotan Terhadap Efektivitas Serikat Pekerja di Lapangan
CACAT FORMIL: Aktivis Buruh Tuntut Pengembalian Bonus Empat Bulan Upah di PT Salim Ivomas dan PT Tunggal Mitra Plantation
Aturan Bonus Mengambang di Rokan Hilir: Manajemen PT Salim Ivomas Pratama Tbk Terbitkan Memorandum Sepihak
Ratusan Karyawan Grup PT. Salim di Rohil Buka Suara: Tak Pernah Jadi Anggota SPPP-SPSI Sejak 2014, Sebut PKB BKS-PPS Rugikan Hak Bonus

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:28

Eks Ketua PUK SPPP-SPSI PT GMR Soroti PKB BKS-PPS: Desak Bonus 4 Bulan Upah Dikunci Tetap Sesuai Hukum Kebiasaan

Rabu, 11 November 2026 - 06:41

Bukti Transfer Ungkap Dana Klaim Allianz Mengalir ke Pihak Ketiga, Ahli Waris Diduga Dipaksa Buat Video Klarifikasi

Rabu, 4 November 2026 - 10:06

Pertanyakan Memorandum Bonus Karyawan, Ketua Pemuda Pancasila Rumbia 2 Gelar Pertemuan dengan Mantan Ketua PUK SPPP-SPSI PT. GMR

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 21:21

Pernyataan Sikap Resmi: Mantan Ketua PUK SPP-SPSI Desak Perusahaan Konsisten Bayar Bonus 4 Bulan Upah Sesuai Hukum Kebiasaan dan UU No. 13/2003

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 15:20

Pergeseran Klausul Bonus PKB BKS-PPS 2026: Sorotan Terhadap Efektivitas Serikat Pekerja di Lapangan

Berita Terbaru

Provinsi Lampung

Pemprov Lampung Target 2.500 Sarjana Kembangkan Potensi Ekonomi Desa

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:11