Keluh Kesah Pengelola Jembatan Merah Putih Rohil: Hadapi Tekanan Ormas, Berharap Pemkab Segera Bangun Konstruksi Permanen  

Kamis, 23 Juli 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

ROKAN HILIR, Rilis Publik  – Jembatan Merah Putih yang terletak di Desa Pematang Damar, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), menjadi urat nadi penting bagi mobilitas warga setempat. Namun di balik fungsinya yang vital, tersimpan perjuangan dan keluh kesah warga yang selama ini merawat serta mengelola jembatan darurat tersebut secara swadaya.

 

Seorang warga berinisial IP yang telah mengelola dan menjaga jembatan ini selama empat setengah tahun, membagikan kisahnya kepada awak media. Untuk menutup biaya perawatan, pihak pengelola memberlakukan pungutan sukarela bagi kendaraan roda empat yang melintas.

 

“Setiap kendaraan pribadi maupun mobil pick-up yang lewat dikenakan biaya sebesar Rp10.000 per unit,” ujar IP saat ditemui di lokasi.

 

Selama hampir lima tahun menjaga jembatan, IP mengaku menghadapi berbagai rintangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah tekanan dari sejumlah oknum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang kerap datang meminta bagian dari hasil pungutan tersebut. Meski demikian, ia tetap bersikap tegas agar dana yang terkumpul tetap digunakan untuk perawatan berkala jembatan.

 

“Banyak kendala yang kami temui. Berbagai elemen Ormas sering meminta jatah, namun kami selalu bersikeras menolaknya semata-mata demi kelangsungan jembatan ini,” tegas IP.

 

Ketika ditanya mengenai sikapnya jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir nantinya membangun jembatan secara permanen—yang otomatis menghentikan pungutan sukarela yang selama ini menjadi sumber biaya perawatan—IP memberikan tanggapan yang tulus dan lega.

 

Ia menegaskan tidak akan merasa rugi meski pendapatan harian tersebut hilang. Sebaliknya, pihaknya justru sangat mendukung dan berharap pemerintah daerah segera mengambil alih pembangunan infrastruktur vital ini.

 

“Kami justru lebih bersemangat jika jembatan ini nantinya dibangun secara resmi oleh Pemkab Rokan Hilir. Kehadiran jembatan permanen pasti akan memajukan wilayah ini. Perekonomian warga sekitar akan jauh lebih stabil karena tidak ada lagi batasan muatan atau jenis kendaraan yang boleh melintas,” ungkap IP dengan penuh harap.

 

Lebih lanjut, IP menjelaskan bahwa jembatan ini masuk dalam alokasi pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Rokan Hilir. Kini warga menaruh harapan besar agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan jembatan yang kokoh, demi kelancaran akses transportasi dan perputaran roda perekonomian antar-desa tanpa hambatan.

 

(Tim Redaksi)

Berita Terkait

Eks Ketua PUK SPPP-SPSI PT GMR Soroti PKB BKS-PPS: Desak Bonus 4 Bulan Upah Dikunci Tetap Sesuai Hukum Kebiasaan
Bukti Transfer Ungkap Dana Klaim Allianz Mengalir ke Pihak Ketiga, Ahli Waris Diduga Dipaksa Buat Video Klarifikasi
Pertanyakan Memorandum Bonus Karyawan, Ketua Pemuda Pancasila Rumbia 2 Gelar Pertemuan dengan Mantan Ketua PUK SPPP-SPSI PT. GMR
Pernyataan Sikap Resmi: Mantan Ketua PUK SPP-SPSI Desak Perusahaan Konsisten Bayar Bonus 4 Bulan Upah Sesuai Hukum Kebiasaan dan UU No. 13/2003
Pergeseran Klausul Bonus PKB BKS-PPS 2026: Sorotan Terhadap Efektivitas Serikat Pekerja di Lapangan
CACAT FORMIL: Aktivis Buruh Tuntut Pengembalian Bonus Empat Bulan Upah di PT Salim Ivomas dan PT Tunggal Mitra Plantation
Aturan Bonus Mengambang di Rokan Hilir: Manajemen PT Salim Ivomas Pratama Tbk Terbitkan Memorandum Sepihak
Ratusan Karyawan Grup PT. Salim di Rohil Buka Suara: Tak Pernah Jadi Anggota SPPP-SPSI Sejak 2014, Sebut PKB BKS-PPS Rugikan Hak Bonus

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:28

Eks Ketua PUK SPPP-SPSI PT GMR Soroti PKB BKS-PPS: Desak Bonus 4 Bulan Upah Dikunci Tetap Sesuai Hukum Kebiasaan

Rabu, 11 November 2026 - 06:41

Bukti Transfer Ungkap Dana Klaim Allianz Mengalir ke Pihak Ketiga, Ahli Waris Diduga Dipaksa Buat Video Klarifikasi

Rabu, 4 November 2026 - 10:06

Pertanyakan Memorandum Bonus Karyawan, Ketua Pemuda Pancasila Rumbia 2 Gelar Pertemuan dengan Mantan Ketua PUK SPPP-SPSI PT. GMR

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 21:21

Pernyataan Sikap Resmi: Mantan Ketua PUK SPP-SPSI Desak Perusahaan Konsisten Bayar Bonus 4 Bulan Upah Sesuai Hukum Kebiasaan dan UU No. 13/2003

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 15:20

Pergeseran Klausul Bonus PKB BKS-PPS 2026: Sorotan Terhadap Efektivitas Serikat Pekerja di Lapangan

Berita Terbaru

Provinsi Lampung

Pemprov Lampung Target 2.500 Sarjana Kembangkan Potensi Ekonomi Desa

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:11