Bandar Lampung (Rilis Publik)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyampaikan prognosis atau perkiraan penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2025, Senin (22/9/2025).
Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, mengatakan hingga akhir tahun, diperkirakan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak diproyeksikan mencapai 73,49 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Sampai hari ini kami terus bekerja secara maksimal dan berinovasi agar capaian ini sampai dengan akhir tahun dapat melebihi prognosis yang kami sampaikan,” kata Slamet.
Slamet merincikan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan akhir tahun prognosis nya sebesar 42,20 persen.
Menurutnya, kendala yang mempengaruhi capaian yang belum optimal tersebut adalah data potensi tidak riil, rendahnya kepatuhan untuk tunggakan lebih dari 5 tahun yang kurang dari 2 persen.
Kemudian adanya kebijakan relaksasi pajak sesuai Edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Kemudian untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) prognosis nya 107,31 persen, untuk pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) prognosis 105,63 persen didukung oleh tren peningkatan konsumsi BBM pada triwulan II dan III tahun 2025,” kata dia.
Kemudian untuk Pajak Air Permukaan (PAP) prognosis sebesar 94,87 persen. Realisasi lebih rendah akibat perbedaan potensi riil perusahaan perkebunan, khususnya PT Sugar Group Company yang volume permakaian airnya jauh lebih kecil dibanding PT Gunung Madu.
Kemudian untuk Pajak Rokok prognosis nya mencapai 100 persen, pajak rokok bersifat pemberian dari pemerintah pusat sehingga dipastikan tercapai sesuai target
“Untuk Pajak Alat Berat prognosis nya sebesar 96,55 persen, sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor perkebunan dan juga sektor pertambangan,” kata dia.
Kemudian untuk Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) prognosis nya sebesar 38,75 persen.
Slamet mengatakan jika struktur pendapatan daerah Pemprov Lampung pada tahun 2025 menunjukkan capaian positif pada beberapa sektor seperti BBNKB, PBBKB, dan Pajak Rokok. Namun, masih terdapat tantangan di sektor PKB, Air Permukaan, dan Pajak Mineral Bukan Logam (PMBL).
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, serta perbaikan basis data wajib pajak agar target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal,” ujarnya. (*)
