BOJONEGORO //RilisPublik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro menjadi sorotan publik setelah muncul keluhan terkait menu yang dinilai “kering” dan kurang variatif, terutama selama bulan Ramadhan. Sejumlah orang tua siswa dan warganet mempertanyakan kualitas serta kelayakan gizi makanan yang dibagikan kepada pelajar.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa program MBG tidak boleh hanya berorientasi pada pembagian makanan semata, tetapi harus benar-benar menjamin kecukupan dan keseimbangan gizi siswa.
Menurut Ahmad Supriyanto, esensi program MBG adalah investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, standar gizi dan kelayakan porsi tidak boleh dikompromikan.
“Menu yang ramai disebut ‘kering’ harus dievaluasi secara menyeluruh. Program ini bukan sekadar mengenyangkan, tapi memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan belajar optimal,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa momentum Ramadhan semestinya tidak menjadi alasan penurunan kualitas, melainkan justru mendorong inovasi menu yang tetap bergizi, praktis, dan sesuai kebutuhan siswa yang berpuasa.
Di sisi lain, Ahmad Supriyanto mengakui adanya tantangan berupa kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada penyusunan menu dan pengelolaan anggaran oleh penyelenggara.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa lonjakan harga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menurunkan standar kualitas makanan.
“Kami memahami dinamika harga pangan. Tapi hak gizi anak-anak harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai kualitas menurun karena alasan teknis,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi C DPRD Bojonegoro menyiapkan tiga langkah strategis:
1 Evaluasi SPPG.
Mengundang pihak Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) untuk memberikan klarifikasi terkait kendala teknis, distribusi, dan kecukupan anggaran.
2 Kolaborasi dengan Ahli.
GiziMenggandeng Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) guna merumuskan standar menu Ramadhan yang tetap memenuhi kebutuhan gizi siswa, namun efisien dari sisi biaya.
3 Audit Transparansi Anggaran.
Memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar terkonversi menjadi makanan yang layak, sehat, dan sesuai standar nutrisi.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa program sosial, terlebih yang menyasar anak-anak, harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. DPRD berharap evaluasi yang dilakukan tidak berhenti pada rapat koordinasi semata, melainkan menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret agar program MBG benar-benar menjadi solusi peningkatan gizi siswa di Bojonegoro,bukan sekadar program populis, tetapi kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas generasi penerus bangsa.
[Ghozali]
