Bojonegoro, RilisPublik – Bojonegoro kembali diuji, bukan soal prestasi, bukan soal program pendidikan inovatif—melainkan soal polemik memalukan yang menyeret nama Olimpiade Matematika yang diselenggarakan oleh Saryta Management. Alih-alih menjadi wadah kecerdasan, kegiatan ini justru meninggalkan pertanyaan besar, keresahan publik, hingga dugaan kekecewaan peserta dan orang tua yang merasa dirugikan.
Di tengah simpang siur informasi, tarik menarik klarifikasi, hingga ketidakjelasan mekanisme pengembalian dana, masyarakat bertanya: Siapa yang bertanggung jawab? Sayangnya, yang terdengar justru saling buang badan.
Sementara itu, Yayasan Teras Center Nusantara menegaskan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kemenag Bojonegoro, harus turun tangan, bukan hanya menonton. Negara hadir bukan hanya saat seremoni dan pemotongan pita, tetapi saat rakyatnya dirugikan.
Selain itu, Lakukan pendataan resmi peserta. Jangan biarkan publik terombang-ambing tanpa kepastian, apalagi jika ada indikasi bahwa data peserta dipakai secara tidak bertanggung jawab.
Tak cukup sampai di situ, pemerintah harus lakukan pendampingan hingga peserta memperoleh haknya, yakni pengembalian dana jika kegiatan terbukti bermasalah. Tidak boleh ada satu rupiah pun yang hilang tanpa kejelasan.
Kegiatan tersebut bukan program resmi pemerintah, namun ketika masyarakat Bojonegoro menjadi pihak yang terdampak, maka diam adalah bentuk pembiaran. Apalagi di tengah fakta bahwa Kepala Dinas Pendidikan akan memasuki masa purna tugas—bukan alasan untuk menghindar, apalagi cuci tangan.
“Langkah bijak dan tegas diperlukan agar persoalan ini tidak melebar dan tidak dijadikan komoditas kepentingan kelompok tertentu.” tegas Sudarnanto, Dewan Pakar Kebijakan Publik
Lebih jauh, fungsi pengawasan tidak hanya ada di ruang eksekutif. Lembaga legislatif daerah, khususnya Komisi C DPRD Bojonegoro, wajib membuka mata, telinga, dan turun langsung, bukan datang setelah publik gaduh dan berita viral.
“Jika kepala daerah, DPRD, dan perangkat pemerintah hadir sejak awal, persoalan tidak akan sepanjang ini. Rakyat menunggu tindakan, bukan alasan.” kata Verio Afana, Kabid Advokasi Teras Center Nusantara
Polemik ini bukan sekadar soal uang pendaftaran. Ini soal martabat publik, kredibilitas pendidikan, dan tanggung jawab negara.
Selama persoalan ini belum tuntas, Bojonegoro belum aman dari pertanyaan, apakah pendidikan kita dikelola dengan keseriusan, atau hanya menjadi ladang eksperimen dan event semu yang menjual mimpi tanpa akuntabilitas?
Saatnya pemerintah hadir bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pelindung.
[Red]
