BOJONEGORO//Rilispublik
Pentingnya Data Sosial yang Akurat
Data sosial bukan sekadar kumpulan angka administrasi. Dari data itulah arah bantuan sosial, program kemiskinan, hingga berbagai kebijakan masyarakat ditentukan. Karena itu, ketepatan data menjadi hal penting dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Di Bojonegoro, pelaksanaan Ground Check DTSEN menunjukkan keseriusan pemerintah daerah memastikan data sosial benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Keterlibatan lintas OPD, perangkat desa, guru, tenaga kesehatan, hingga penyuluh lapangan menunjukkan bahwa urusan data sosial kini mampu menggerakkan hampir seluruh mesin birokrasi daerah.
Sebagai catatan, proses awal DTSEN sebenarnya telah dimulai sejak 4 Februari 2026 melalui tahapan verifikasi dan validasi (verval) serta pemutakhiran data serentak di seluruh desa. Dalam proses tersebut, Dinas Sosial berperan pada koordinasi pelaksanaan daerah, sementara pengolahan dan integrasi sistem data melibatkan BPS melalui aplikasi dan mekanisme pengolahan data DTSEN.
*Mengapa Pengendalian Mutu Baru Menguat di Akhir?*
Munculnya data yang dikategorikan sebagai “anomali” kemudian mendorong dilakukannya Ground Check secara luas. Langkah ini tentu dapat dipahami sebagai upaya pemerintah memperkuat validasi sekaligus memastikan data yang digunakan benar-benar akurat dan tepat sasaran.
Namun di sisi lain, proses verval dan pemutakhiran DTSEN sebelumnya sejatinya sudah melibatkan koordinasi Dinas Sosial serta pengolahan sistem berbasis BPS. Karena itu, munculnya kebutuhan Ground Check lintas OPD dalam skala besar menjadi ruang evaluasi penting terhadap efektivitas mitigasi risiko, validasi awal, dan pengendalian mutu yang semestinya telah diperkuat sejak awal pendataan.
Sebab jika mekanisme verifikasi dan mitigasi sejak awal telah berjalan optimal, kebutuhan pengerahan hampir seluruh mesin birokrasi daerah tentu tidak perlu sebesar yang terjadi saat ini.
Yang menarik untuk dicermati sebenarnya bukan apakah Ground Check telah direncanakan sejak awal atau tidak, melainkan mengapa penguatan validasi, pengendalian mutu, dan pengerahan lintas OPD justru terlihat sangat besar setelah tahap verval awal selesai dilakukan. Sebab dalam tata kelola data sosial, semakin besar operasi koreksi di tahap akhir, semakin penting evaluasi terhadap kualitas mitigasi dan validasi sejak tahap awal.
*Tantangan Menjaga Konsistensi Data Sosial*
Perubahan kondisi masyarakat dan perbedaan karakter tiap wilayah membuat pembaruan data membutuhkan ketelitian dan konsistensi. Karena itu, standar verifikasi di lapangan perlu tetap seragam dan objektif agar kualitas data tidak berbeda antarwilayah.
Keterlibatan banyak unsur dalam Ground Check juga perlu diiringi penguatan koordinasi dan pengendalian mutu agar proses verifikasi tidak hanya cepat secara administratif, tetapi juga kuat dari sisi kualitas hasil. Dalam pemerintahan, bergerak cepat memang penting, tetapi bergerak tepat jauh lebih menentukan.
*Mendorong Sistem Pembaruan Data Berkelanjutan*
Ground Check DTSEN dapat menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat sistem pembaruan data sosial secara berkelanjutan. Sebab tantangan terbesar pengelolaan data bukan hanya melakukan koreksi sesaat, tetapi menjaga agar data tetap akurat dari waktu ke waktu.
Karena itu, sistem pembaruan rutin, pengawasan kualitas data, serta mekanisme koreksi masyarakat perlu terus diperkuat ke depan. Sebab sedia payung sebelum hujan sering kali lebih ringan dibanding memperbaiki keadaan setelah persoalan membesar.
*Menjaga Kepercayaan Publik terhadap DTSEN*
Keberhasilan DTSEN pada akhirnya tidak hanya diukur dari selesainya Ground Check, tetapi juga dari tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas data yang dihasilkan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan data yang selesai didata, tetapi data yang benar-benar dipercaya. Ibarat membangun rumah, membenahi atap memang penting, tetapi pondasi tetap menjadi penentunya.[Red]
Oleh: Achmad Imam Fatoni
Ketua Yayasan Teras Center Nusantara
