Jurnalisme merupakan profesi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi. Pers menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, kebebasan pers tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencatut nama wartawan untuk memperoleh keuntungan pribadi, meminta uang, melakukan intimidasi, ataupun mengancam seseorang dengan pemberitaan.
Untuk menjaga kehormatan profesi jurnalistik sekaligus melindungi masyarakat dan setiap instansi dari praktik penipuan, pemerasan, dan penyalahgunaan identitas pers, maka diperlukan verifikasi yang cermat, objektif, dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang mengaku sebagai wartawan atau jurnalis.
I. TUGAS POKOK DAN ETIKA JURNALIS
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik, wartawan dalam menjalankan tugasnya wajib menjaga profesionalitas dan independensi.
Jurnalis pada prinsipnya bertugas:
Mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan fakta.
Menjaga akurasi, keberimbangan, independensi, dan kepentingan publik dalam pemberitaan.
Menghormati narasumber serta tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi.
Tidak menjadikan pemberitaan sebagai alat untuk menekan, mengancam, mengintimidasi, atau memperoleh keuntungan pribadi.
Menolak segala bentuk praktik yang dapat merusak independensi dan martabat profesi jurnalistik.
Penting: Pemberian uang kepada wartawan bukan merupakan kewajiban narasumber. Setiap permintaan uang yang disertai ancaman, tekanan, atau janji maupun ancaman pemberitaan tertentu harus diperlakukan secara serius dan diverifikasi berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
II. SOP VERIFIKASI IDENTITAS DAN LEGALITAS
Setiap orang yang datang mengaku sebagai wartawan/jurnalis berhak dimintai identitas dan diverifikasi penugasannya sebelum diberikan akses, wawancara, atau fasilitas peliputan.
Verifikasi dapat dilakukan melalui tahapan berikut:
Periksa Kartu Identitas Pers/KTA
Mintalah kartu identitas pers yang mencantumkan nama wartawan dan perusahaan media yang menaunginya serta periksa masa berlaku dan kesesuaiannya.
Periksa Surat Tugas
Mintalah surat tugas resmi dari perusahaan media atau redaksi yang menerangkan tujuan dan kegiatan peliputan.
Verifikasi Media dan Redaksi
Hubungi nomor resmi perusahaan media atau redaksi untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar ditugaskan melakukan peliputan.
Periksa Kompetensi atau Keanggotaan Organisasi
Apabila wartawan menyatakan memiliki sertifikat/kartu kompetensi wartawan, dokumen tersebut dapat diminta untuk diperiksa.
Apabila tidak memilikinya, jangan serta-merta menyimpulkan bahwa seseorang bukan wartawan. Ketiadaan kartu UKW atau kartu organisasi saja tidak otomatis membuktikan seseorang wartawan palsu. Yang paling penting adalah verifikasi identitas, media yang menaungi, penugasan, dan perilaku yang bersangkutan.
III. PERTANYAAN KONFIRMASI DI LAPANGAN
Untuk memastikan kejelasan identitas dan penugasan, pihak yang didatangi dapat mengajukan pertanyaan secara sopan dan profesional:
“Mohon ditunjukkan identitas pers dan surat tugas untuk keperluan verifikasi.”
“Siapa Pemimpin Redaksi atau penanggung jawab media Anda, dan apakah kami dapat menghubungi redaksi melalui nomor resmi?”
“Apa tujuan peliputan dan informasi apa yang ingin dikonfirmasi?”
“Apakah ada permintaan biaya, uang, barang, atau fasilitas tertentu terkait pemberitaan ini?”
Verifikasi bukan bentuk penghalangan kerja jurnalistik. Sebaliknya, verifikasi merupakan langkah perlindungan bagi kedua belah pihak agar wartawan profesional dapat menjalankan tugasnya dan masyarakat terhindar dari oknum yang mencatut profesi pers.
IV. APABILA DITEMUKAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN PROFESI
Pihak yang didatangi patut meningkatkan kewaspadaan apabila seseorang yang mengaku wartawan:
Tidak bersedia menunjukkan identitas atau memberikan informasi mengenai media yang menaunginya;
Tidak dapat memberikan kontak redaksi yang dapat diverifikasi;
Meminta sejumlah uang dengan alasan “uang liputan”, “uang transportasi”, “uang pembinaan”, “uang koordinasi”, atau istilah lainnya;
Mengaitkan pemberian uang dengan janji tidak memberitakan suatu perkara;
Mengancam akan membuat atau menyebarkan berita negatif apabila permintaan tidak dipenuhi;
Menggunakan identitas pers untuk memperoleh keuntungan pribadi; atau
Melakukan intimidasi, tekanan, maupun tindakan lain yang diduga melanggar hukum.
Namun, setiap dugaan harus didasarkan pada bukti dan fakta yang dapat diverifikasi. Jangan melakukan tuduhan atau menyebarkan identitas seseorang sebagai “wartawan bodong” sebelum terdapat dasar yang cukup.
V. TINDAKAN TEGAS YANG DISARANKAN
Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan profesi atau tindakan yang mengarah pada tindak pidana, lakukan langkah berikut:
JANGAN PANIK DAN JANGAN TERPROVOKASI.
Tetap tenang serta hindari perdebatan atau tindakan kekerasan.
JANGAN MEMBERIKAN UANG KARENA TEKANAN.
Apabila permintaan uang disertai ancaman atau intimidasi, jangan langsung memenuhi permintaan tersebut. Dokumentasikan kejadian sepanjang aman dan diperbolehkan oleh hukum.
DOKUMENTASIKAN FAKTA.
Catat waktu, tempat, nama, media, nomor kontak, kendaraan, isi permintaan, saksi, serta bukti komunikasi atau dokumen yang relevan.
LAKUKAN KONFIRMASI KE REDAKSI.
Hubungi perusahaan media melalui kontak resmi untuk memastikan status dan penugasan orang tersebut.
LAPORKAN JIKA TERDAPAT DUGAAN TINDAK PIDANA.
Apabila terdapat dugaan pemerasan, penipuan, ancaman, intimidasi, atau tindak pidana lainnya, pihak yang dirugikan dapat melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI. PESAN TEGAS UNTUK SELURUH PIHAK
PROFESI JURNALISTIK BUKAN ALAT UNTUK MEMERAS.
Wartawan yang profesional bekerja dengan fakta, data, konfirmasi, dan kepentingan publik. Pemberitaan tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar untuk memperoleh uang atau keuntungan pribadi.
Sebaliknya, masyarakat, pejabat, maupun pihak yang diliput juga tidak boleh menggunakan alasan “verifikasi” untuk menghalangi kerja jurnalistik yang sah.
Karena itu, mari kita bedakan dengan tegas antara wartawan profesional yang menjalankan tugas jurnalistik dan pihak yang diduga menyalahgunakan nama pers untuk kepentingan pribadi.
VII. PENUTUP
JANGAN TAKUT PADA PERS. HORMATI PERS YANG PROFESIONAL. WASPADAI PENYALAHGUNAAN NAMA PERS.
Mari bersama-sama menjaga kemerdekaan pers, menghormati kerja jurnalistik, meningkatkan budaya verifikasi, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan profesi.
Pers yang independen membutuhkan kepercayaan publik.
Publik yang terlindungi membutuhkan pers yang berintegritas.
Dan oknum yang mencatut profesi pers harus diproses berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
JAGA MARTABAT PERS.
JAGA HAK PUBLIK.
TOLAK PENYALAHGUNAAN PROFESI.
UTAMAKAN VERIFIKASI DAN HUKUM.
Penulis: rilispublik
