Bojonegoro, RilisPublik – Di balik gemerlapnya pembangunan Bojonegoro yang kerap dipamerkan melalui deretan proyek kota, trotoar yang dipoles ulang, dan median yang dipercantik, ada satu wajah lain yang jarang tersorot: wajah pedalaman yang seolah tak pernah masuk daftar prioritas. Salah satu yang merasakan getirnya ketimpangan itu adalah Dusun Tlotok, Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan—wilayah yang seperti ditinggalkan dalam peta pembangunan.
Kisah itu datang dari suara jujur seorang kakek dari Tuban, Mbah Min. Lelaki sepuh dengan guratan usia yang dalam ini menyampaikan keresahannya tentang kondisi cucunya yang tinggal di Tlotok. Sudah lama ia memendam unek-unek itu, namun kabar yang terus datang dari cucunya membuat hatinya tak lagi bisa diam.
“Jalan di sana itu bukan jalan, tapi lumpur,” keluhnya dengan nada getir. “Orang lewat bisa jatuh, motor terperosok. Saya tidak paham, kenapa pemerintah kabupaten tidak pernah menengok? Apa karena dusunnya kecil, atau memang dianggap tidak ada?”
Keluhan Mbah Min bukan sekadar rintihan seorang kakek. Itu adalah potret nyata penderitaan warga pedalaman yang selama ini tertutup oleh gemerlap pembangunan kota. Di Tlotok, jalan utama berubah menjadi lautan lumpur. Ketika hujan, akses warga nyaris lumpuh total; ketika panas, debu tebal menyergap siapa saja yang melintas. Anak-anak sekolah harus mencopot sepatu, berjalan nyeker agar tidak terpeleset. Ibu-ibu menunggu berjam-jam hanya untuk bisa menyeberang jalan. Warga yang ingin ke pasar memilih mengurungkan niatnya. Orang sakit sulit dibawa ke puskesmas.
“Bayangkan, setiap hari anak-anak itu harus melewati lumpur seperti itu,” ujar Mbah Min, suaranya meninggi. “Kalau ada yang sakit, mau dibawa pun susah. Ini jalan apa penderitaan? Masa pemerintah tidak tahu? Masa mereka tidak mau lihat?”
Yang memperparah luka itu adalah kenyataan bahwa banyak ruas jalan di pusat kota Bojonegoro justru terus diperbaiki meski masih dalam kondisi baik. Jalan mulus diaspal ulang, trotoar disempurnakan, median dipercantik. Anggaran mengalir deras ke tempat yang sudah rapi, sementara daerah pedalaman seperti Tlotok terus dibiarkan bergulat dengan lumpur.
“Saya sering baca berita,” kata Mbah Min, geleng-geleng kepala. “Jalan kota yang masih bagus pun diperbaiki lagi. Tapi jalan di desa cucu saya yang sudah parah malah tidak disentuh. Apa pemerintah cuma lihat yang di kota? Ini jelas tidak adil.”
Perkataan itu mengetuk kesadaran: ada jurang besar antara slogan pembangunan dan kenyataan lapangan. Bojonegoro dulu bangga dengan slogan “Dalane Nglencer”—jalan mulus yang katanya membentang sampai pelosok. Namun bagi warga Tlotok, slogan itu kini terasa seperti ironi pahit.
“Dalane nglencer itu mungkin di kota,” ujar Mbah Min, tertawa getir. “Di Tlotok? Boro-boro mulus, lewat saja butuh keberanian.”
Selama warga Tlotok harus berjibaku melewati kubangan lumpur, selama anak sekolah harus nyeker untuk mengejar masa depan, dan selama pemerintah lebih sibuk mempercantik kota daripada menengok pedalaman, selama itu pula rasa dianaktirikan akan terus menghantui warga.
Sudah saatnya Bojonegoro bercermin: apakah pembangunan ini benar-benar untuk seluruh rakyat, atau hanya untuk panggung kota dan mereka yang berdiri di atasnya?
[Red]
