Bojonegoro –Rilis Publik – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro, tensi politik internal partai beringin itu semakin menguat. Alih-alih menjadi ajang demokrasi kader yang sehat dan terbuka, proses menuju Musda justru dibayangi dugaan manuver politik kotor, intervensi kekuasaan, serta upaya pembajakan struktural oleh elite yang haus kendali.
Rumor yang beredar kian liar. Salah satu kandidat disebut telah bergerak lebih awal dengan melakukan penjaringan diam-diam dan membangun pencitraan personal secara agresif di seluruh kepengurusan tingkat kecamatan. Narasi kemenangan bahkan telah dikondisikan sejak awal melalui safari politik bertopeng silaturahmi. Di balik layar, santer terdengar bahwa kandidat tersebut telah mengklaim restu dari kepala daerah aktif.
Jika rumor itu benar, maka Musda Golkar Bojonegoro tidak lebih dari formalitas politik untuk mengukuhkan “titipan kekuasaan”. Kader-kader di tingkat bawah mulai menunjukkan keresahan. Beberapa menyebut ada tekanan moral hingga janji politik untuk mendukung figur tertentu. Padahal, dalam tradisi Golkar, pemilihan ketua seharusnya didasarkan pada rekam Jejak Kader/ Track Record, bukan Endorsement Penguasa.
“Kalau ini dibiarkan, partai akan dikendalikan oleh kekuatan eksternal, mereka hanya akan menjadi alat kekuasaan bagai alat berat kapal keruk.” ujar salah satu pengamat politik yang menolak disebut namanya.
Di tengah kepungan kepentingan politik tersebut, dua nama yang disebut-sebut masih punya legitimasi kader dan kekuatan riil di akar rumput adalah Sigit Kushariyanto dan Ahmad Supriyanto. Sigit, yang telah empat kali duduk di kursi DPRD dan pernah menjadi Ketua DPRD, serta Ahmad Supriyanto, yang kini menjabat Ketua Komisi di DPRD Bojonegoro, dinilai memiliki peluang kuat untuk merebut kursi ketua secara terhormat.
Namun pertanyaannya: “Apakah Musda nanti benar-benar akan menjadi arena kompetisi sehat berdasarkan integritas dan kontribusi kader? Atau justru menjadi panggung boneka politik, tempat elite memainkan wayang-wayangnya demi memperluas cengkeraman kuasa,” lanjutnya.
Jika Partai Golkar Bojonegoro gagal menjaga marwah Musda, maka konsekuensinya tidak hanya hilangnya kepercayaan publik, tetapi juga potensi keretakan internal yang bisa merusak mesin politik partai menjelang Pilkada dan Pileg mendatang.
“Saat ini, semua mata tertuju pada Partai Golkar Bojonegoro. Demokrasi internal partai sedang diuji. Dan sejarah akan mencatat: apakah Partai Golkar Bojonegoro memilih kedaulatan kader, atau tunduk pada kekuasaan.” Pungkasnya.
Bersambung…
[Red]
