Bojonegoro- Rilis Publik, Puluhan paket pekerjaan konstruksi di Bojonegoro kini bak kapal yang terombang-ambing tanpa pelabuhan. Proses tender dibatalkan, Rekomtek tak kunjung terbit, sementara tahun anggaran terus berjalan di ujung waktu. Pertanyaannya: apakah ini sekadar potret birokrasi yang gagap, atau isyarat adanya tata ulang kekuatan elit politik di balik layar?
Setelah publik dikejutkan oleh pembatalan 47 paket tender proyek drainase senilai Rp45 miliar, kini sorotan publik beralih ke akar masalah yang lebih dalam: lambannya penerbitan Rekomtek (rekomendasi teknis) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Padahal, Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 sudah tegas menyebutkan bahwa setiap kegiatan pembangunan di badan sungai wajib memenuhi standar teknis serta memperoleh izin rekomendasi dari pemerintah pusat demi keselamatan konstruksi dan kelestarian lingkungan.
Namun realitas di lapangan jauh dari harapan, sumber internal mengungkapkan, dari puluhan paket proyek yang direncanakan tahun ini, baru lima yang berhasil memperoleh Rekomtek. Selebihnya masih tertahan di meja administrasi, sementara waktu terus bergulir dan tahun anggaran semakin menipis.
“Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 itu sudah sangat jelas. Tidak ada alasan untuk mengabaikannya,”
tegas H. Wibowo, pengamat kebijakan publik Bojonegoro, kepada pewarta..
Surat pembatalan tender bernomor 050/1851/412.205/2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya, menjadi pemantik bara. Di balik bahasa administratif yang dingin, publik mulai mencium aroma politik dan tarik-ulur kepentingan.
Beberapa pihak menduga, ada upaya penataan ulang peta kekuasaan di balik proses ini, mulai dari re-setting proyek hingga pembentukan lingkar kendali baru di tubuh birokrasi teknis daerah.
Isu itu kian menguat setelah beberapa rekanan mengaku, mekanisme perencanaan dan validasi teknis tahun ini terasa “tidak seperti biasanya”.
Kini, publik Bojonegoro menunggu dua hal, apakah pemerintah daerah mampu menuntaskan kebuntuan teknis ini dengan cepat, atau justru membiarkan waktu menjadi hakim yang menyingkap siapa sesungguhnya yang bermain di balik meja proyek?
Yang pasti, kepercayaan publik sedang diuji, bukan oleh angka miliaran rupiah dalam dokumen proyek, tetapi oleh integritas dan transparansi mereka yang duduk di kursi kekuasaan.
“Yang kita lihat saat ini justru cerminan ketidaksiapan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, tahun-tahun sebelumnya tidak pernah muncul persoalan sebesar ini, baik secara teknis maupun administratif, mengapa tahun ini justru banyak alasan yang berujung keterlambatan?”
pungkas H. Wibowo.
[Red]
